– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian atas nama Presiden Republik Indonesia telah melantik Nova Iriansyah menjadi Gubernur Aceh definitif dalam rapat paripurna DPRA, Kamis (5/11/2020).
Dalam sambutannya, Tito berpesan momentum pelantikan gubernur definitif agar kebersamaan membangun Aceh dapat terwujud untuk meningkatkan kesejahteraan rakat, begitu juga dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia, nusantara dan Aceh.
“Pembangunan Provinsi Aceh tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, namun memerlukan kekompakan antara pemerintah pusat dan daerah serta segenap unsur yang ada di Aceh baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota sampai ke desa-desa,” kata Tito Karnavian.
Tito juga menyinggung pentingnya menjaga kekompakan antara eksekutif,
legislatif, yudikatif sesuai tugas fungsi masing-masing dan unsur lainnya termasuk organisasi non pemerintah, tokoh-tokoh adat, ulama serta segenap lapisan masyarakat lainnya.
“Bangun komunikasi dan koordinasi dengan semua 7 pihak agar tercipta kehidupan politik dan keamanan yang baik sehingga dapat membuat dan mengeksekusi program-program yang direncanakan demi kesejahteraan masyarakat Aceh,” pesannya.
Sementara itu Gubernur Aceh, Nova Iriansyah usai dilantik dalam sambutannya memohon kepada anggota dewan dapat bekerja sama dalam membangun Aceh lebih baik masa yang akan datang. Begitu juga pihak-pihak lain agar dapat bersama-sama membangun Aceh lebih baik masa yang akan datang.
“Saat ini kita semua sedang dalam masa sulit, diuji oleh Allah SWT dengan COVID-19 yang melanda dunia sejak wabah ini ditemukan pertama kali melanda Wuhan, China, pada akhir 2019 lalu,” kata Nova Iriansyah usai dilantik dalam sambutannya.
Katanya, pandemi COVID-19 telah berdampak pada terhentinya sejumlah aktivitas yang biasanya kita jalani sehari-hari. Kondisi yang buruk ini bukan hanya di Aceh dan Indonesia, tapi juga hampir di seluruh dunia.
Untuk mencapai tujuan seperti yang terkandung dalam visimisi ‘Aceh Hebat’, sebutnya, tak sulit bila dilakukan dan didukung bersama oleh seluruh elemen masyarakat Aceh. “Kita bersyukur masih ada berbagai kemudahan yang terbuka dalam kekhususan Aceh yang diraih usai konflik Aceh atau setelah damai hadir, lewat kesepakatan damai yang bermartabat atau dikenal sebagai MoU Helsinki. Oleh karenanya, perdamaian ini wajib kita jaga,” pintanya.
“Mari semua kita bahu-membahu menjaga kondusifitas pembangunan, untuk mencapai perdamaian berkelanjutan di Aceh. Mengelola perbedaan politik sebagai wacana demokrasi yang sehat, menyingkirkan kepentingan kelompok demi pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan seluruh warga Aceh,” lanjutnya.[]
