BANDA ACEH (popularitas.com) – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor paling terdampak pandemi Covid-19. Sektor ini juga paling banyak menyerap tenaga kerja, namun wabah virus corona membuat pelaku usaha kecil menegah terpuruk.
Padahal UMKM dapat menyerap tenaga kerja sekitar 97 persen dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 60 persen.
Begitu juga di Tanah Rencong, ada 102 ribu UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Provinsi Aceh ikut terdampak. Sekitar 69 ribu usaha mikro, 30 ribu usaha kecil dan 26 ribu usaha menengah.
“Semua dari 102 ribu UMKM terdampak pandemi Covid-19 di Aceh,” kata Kepala Diskop UKM Provinsi Aceh, Dr Wildan, M.Pd, Selasa (22/7/2020).
Kebanyakan koperasi yang terkena dampak Covid-19 bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman.
Sehingga pandemi Covid-19 telah mendorong berbagai pihak untuk lebih kreatif dan inovatif agar dapat bertahan dan pengembangan usaha. Terutama bagi UMKM yang belum tersentuh teknologisasi.
Kendati dalam kondisi terpuruk akibat pandemi Covid-19. Wildan mengajak seluruh pelaku UMKM di Aceh untuk bangkit agar terus produktif. Meksipun harus menerapkan protokol kesehatan cegah Covid-19. Seperti tidak berkumpul banyak orang, tetap berada di rumah. Tetapi produktivitas perekonomian tidak boleh terhenti.
Untuk memberikan stimulus agar UMKM tidak berhenti berproduksi untuk menambah pundi-pundi rupiah. Pemerintah Aceh telah membuat berbagai inovasi agar pelaku usaha kecil tetap dapat bertahan di tengah pandemi.
Inovasi yang digagas Dikop UKM Provinsi Aceh membuat pasar daring melalui situs acehsale.co.id. Melalui situs tersebut, pelaku usaha kecil menengah dapat mempergunakan situs daring tersebut untuk memasarkan produknya, tanpa harus bertemu antara produsen dan pembeli.
Ia tak menampik, selama pandemi Covid-19, produsen dan pembeli sedikit mengalami kesulitan untuk bisa saling bertemu secara langsung. Langkah yang diambil pemerintah Aceh, mempergunakan teknologi agar roda perekonomian usaha kecil menengah dapat terus berlanjut.
“Kita sediakan pasar daring (online). Seluruh pelaku usaha dapat memasarkannya di situ itu secara gratis, inilah salah satu yang disebut Aceh Hebat,” jelas Wildan.
Wildan menyebutkan, situs acehsale.co.id menjadi rumah daring bagi pelaku usaha kecil menengah di Serambi Makah. Dengan adanya pemasaran secara daring, tidak ada alasan pelaku usaha berhenti berproduksi.
Sejak pertama kali diluncurkan situs pemasaran daring itu 1 April 2020 lalu. Wildan mengaku mendapat respon positif dari pelaku usaha. Berdasarkan data Senin (20/7/2020) pukul 09.39 WIB. Total produk yang telah dipasarkan sebanyak 1.215 jenis dari 23 kabupaten/kota di Aceh.
Kota Banda Aceh menjadi daerah yang paling banyak pelaku usaha yang memasarkan produknya melalui situs tersebut, yaitu mencapai 334 UMKM. Sedangkan kabupaten yang paling sedikit adalah Subulussalam dan Aceh Jaya masing-masing satu produk.
“Kami berharap Dinas Koperasi dan UKM kabupaten/kota bisa pro-aktif membantu pasarkan produk mereka,” ungkapnya.
Wiladan mengaku, jumlah pengusaha kecil menengah yang memasarkan produknya melalui situs tersebut tersebut mengalami peningkatan setiap harinya. Ditargetkan, seluruh pelaku usaha mampu memasarkan produknya secara daring di seluruh Tanah Rencong.
“Inilah tugas pemerintah, memfasilitasi mereka, memberikan stimulus yang terdampak Covid-19,” tukasnya.
Wildan juga menyadari, tidak semua pelaku UMKM mampu beradaptasi dengan teknologi. Untuk menyelesaikan persoalan ini, Diskop UKM Aceh telah menyediakan konsultan sebanyak 7 orang.
Mereka itu nantinya yang setiap saat bersedia membantu UMKM bila dibutuhkan, terutama mensupervisi cara mempromosikan produknya melalui situs saleaceh.co.id.
“Tugas konsultan ini membimbing kabupaten/kota untuk menjaring yang belum memasarkan produknya melalui saleaceh.co.id,” tukasnya.
Stimulus yang diberikan pemerintah Aceh untuk pelaku UMKM tidak hanya pasar daring. Tetapi melalui Diskop UKM Aceh, terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha kecil menengah.
Seperti diberikan bimbingan teknik keahlian dalam manajemen pengelolaan keuangan koperasi dan UMKM. Dengan adanya kemampuan pengelolaan keuangan yang professional. Sehingga seluruh pelaku usaha dapat bersaing dengan berbagai dunia usaha lainnya.
Begitu juga pemerintah terus memberikan pelatihan keahlian lainnya. Ia mencontohkan selama ini pelaku usaha juga dibimbing cara pemasaran secara daring hingga bimbingan pengelolaan manajemen kuangan pola syariah.
“Semua itu diberikan secara gratis. Jadi yang kita berikan itu keahlian, bukan uang. Ibaratnya yang diberikan bukan ikan, tetapi kailnya untuk bisa dapat ikan,” tukasnya.
Akses Modal
Wildan mengakui selama ini kendala besar yang dialami oleh pelaku UMKM adalah akses modal. Selain minimnya relasi, kemampuan SDM yang minim membuat akses modal sulit dijangkau.
Di sinilah kemudian pemerintah Aceh melalui Diskop UKM Aceh selama pandemi Covid-19 membentuk Petugas Penyuluh Koperasi Lapngan (PPKL). Petugas ini nantinya yang bertugas mensupervisi koperasi dan UKM dalam menjalankan usahanya.
Termasuk bila mereka membutuhkan supervisi untuk mengakses modal ke perbankan, PPKL yang tersebar di seluruh Aceh itu sebanyak 7 orang akan membantu membuat perencanaan dan cara mengakses modal ke perbankan.
“Selama ini pelaku usaha kecil dan micro maupun menengah sering terkendala tidak bisa mengakses modal di bank, nah tugas PPKL inilah yang membimbing dan mempertemukan dengan pihak perbankan,” tukasnya.
Kepentingan adanya PPKL, sebutnya, sering menemukan pelaku usaha mikro, kecil dan menangah. Jangankan untuk membuat perencanaan bisnis, bahkan ada yang tidak mengerti cara membuat rekening bank. Konon lagi memasarkan produknya melalui daring.
“Jadi tugas PPKL itu mempertemukan pelaku usaha dengan perbankan untuk mengakses modal,” jelasnya.
Yang harus juga diketahui, sebutnya, pelaku UMKM tidak semuanya tupoksinya berada di Diskop UKM Aceh. Ia mencontohkan, pelaku usaha mikro dan kecil itu ranahnya tanggungjawab kabupaten/kota.
Begitu juga ada lintas sektor atau lembaga lainnya yang ikut terlibat untuk membantu pelaku UMKM. Seperti contoh, UMKM bergerak di sektor perikanan, maka itu menjadi ranahnya Dinas Perikanan dan Kelautan, begitu juga bila bergerak sektor pertanian berada di Dinas Pertanian.
“Jadi tidak semua bertumpu pada Diskop UMK, tetapi juga berada di beberapa lembaga lainnya,” tukasnya.
Petugas supervisi tidak hanya PPKL saja. Tetapi Diskop UKM Aceh juga sudah membentuk pendamping Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tugasnya juga mendampingi pelaku usaha kecil, mikro dan menengah untuk menjembatani agar dapat mengakses modal di perbankan.
“Dana KUR banyak cair itu tidak terlepas dari kinerja pendamping KUR yang dibentuk dan berada di seluruh kabupaten/kota,” tukasnya.
Dengan segala apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh. Wildan berharap pelaku UMKM di Aceh dapat terus meningkatkan produktivitasnya. Terlebih Aceh sudah memiliki pasar daring untuk memasarkan produknya melalui situs jual beli acehsale.co.id.[adv]
