EkonomiKesehatan

Pemerintah Kikir Terhadap Anggran Kesehatan

Faisal Batubara atau lebih dikenal sebagai Faisal Basri adalah ekonom dan politikus asal Indonesia. Foto/KONTAN/Djumyati Partawidjaja

POPULARITAS.com – Ekonom Senior Faisal Basri menilai Pemerintah Indonesia masih menomorduakan penanganan kesehatan masyarakat. Cara termudah untuk melihatnya nampak dari alokasi anggaran kesehatan yang menurun pada anggaran tahun depan.

“Sadarilah bahwa kita kikir terhadap anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan hanya 3 persen dari PDB, cuma lebih tinggi dari Laos,” ujar Faisal dalam Diskusi Pakar Health Outlook 2021,  Jumat (18/12) seperti yang dikutip di laman KONTAN

Dibandingkan negara lain, kata  Faisal, porsi anggaran kesehatan Myanmar sebesar 4,7 persen dari PDB, Filipina 4,4 persen, sementara  Thailand 3,7 persen dari PDB, dan  India 3,5 persen. Di Indonesia, anggaran kesehatan tahun depan sebesar Rp 169 triliun, turun dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp 212,5 triliun.

Kata Faisal, alokasi anggaran ini  menunjukkan tidak ada komitmen pemerintah dalam menangani masalah kesehatan. Padahal, pandemi virus corona atau Covid-19 belum berakhir.

“Jadi kesehatan memang nomor dua, tidak ada komitmen pemerintah dalam hal kesehatan” Ekonom yang pernah tugas di Aceh saat tsunami.

Faisal lantas membandingkan kenaikan belanja infrastruktur yang naik dari Rp 281,1 triliun menjadi Rp 414 triliun. Angka ini dua kali lipat dari anggaran kesehatan.

Rendahnya anggaran kesehatan negara  membebani kantong masyarakat. Sebab, kata Faisal, pengeluaran untuk kesehatan masyarakat menjadi tinggi.  Di Indonesia, kata Faisal, pengeluaran masyarakat 35 persen atau sekitar sepertiga dari total pengeluaranya.

Ia kemudian membandingkan pengeluaran masyarakat Indonesia dengan besaran pengeluaran warga Thailand yang masyarakatnya hanya perlu merogoh kocek untuk kesehatan setara 11 persen dari pengeluarannya.

Adapun penduduk Afrika Selatan, pengeluarakan kesehatan masyarakat hanya 7,8 persen dari pengeluaranya.

Dengan begitu, pendapatan masyarakat bisa dipakai untuk belanja lain-lain. “Jadi Indonesia sudah miskin, rakyatnya juga harus mengeluarkan lebih banyak untuk kesehatan,” kata dia.

Merujuk keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya, anggaran kesehatan tahun 2021 memang turun dibandingkan dengan anggaran tahun 2020.

Sebab, pada tahun 2020 ini, anggaran sebagian untuk belanja sekali jadi seperti peningkatan kapasitas rumah sakit hingga penyediaan tes swab. Proyeksinya, belanja kesehatan juga akan menurun.

Meski begitu, kata Ani panggilan akrab bendahara negara ini, jumlahnya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang hanya Rp 113,6 triliun.

Tahun depan, anggaran kesehatan adalah 6,2% dari APBN 2020, lebih tinggi dari kewajiban yang tercantum dalam UU Kesehatan yang diamanatkan 5% dari APBN.

Anggaran kesehahatan tahun 2021 tetap difokuskan untuk penanganan pandemi, termasuk program vaksinasi. ( KONTAN).

Redaktur : Fitri

Shares: