MEUREUDU (popularitas.com) – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tidak memiliki cara untuk menanggulangi bencana banjir di daerah setempat yang langganan terjadi setiap kali musim penghujan tiba. Apalagi banjir kerap terjadi akibat luapan air sungai yang dangkal dan tidak begitu luas, yang ada di kawasan Pidie Jaya.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya, M Nasir kepada popularitas.com, Sabtu, 23 November 2019.
Lebih lanjut, M Nasir mengatakan, sungai dangkal merupakan wilayah kerja Balai Pengairan selaku otoritas penanggung jawab secara nasional.
“Itulah, kalau untuk kabupaten tidak ada cara. Tapi sudah diusulkan ke Balai Pengairan, sungai harus didalami lagi, dan juga harus diperluas,” kata M Nasir.
M Nasir memastikan jika kondisi tersebut tidak diatasi, maka banjir akan selalu melanda daerah setempat kala musim penghujan tiba.
“Karena begini, sungai itu bukan milik (tanggung jawab) Pidie Jaya, tapi sungai itu milik Balai. Balai itu secara nasional. Nasional yang tangani. Jadi tugas kita setiap ada bencana (banjir) perkejadian harus kita lapor memang sering kita lapor,” tambahnya.
Dia menyebutkan pihak Balai Pengairan sudah pernah meninjau langsung ke lokasi Krueng Meureudu saat terjadi banjir beberapa waktu lalu. Pihaknya juga sudah melaporkan kondisi sungai yang dangkal tersebut ke Balai Pengairan Aceh, dan sudah pernah mengikuti rapat dengan penanggung jawab balai secara nasional itu.
“Cuma secara nasional berhubung ada bencana gempa, jadi banyak diprioritaskan bangun rumah dulu,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, hujan dengan intensitas sedang yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, pada Jumat malam, 22 November 2019, mengakibatkan empat kecamatan di daerah setempat dilanda banjir. Ke empat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, Trienggadeng dan Pante Raja.
Air luapan sungai mulai menggenangi 19 gampong di empat kecamatan itu sekitar pukul 22.00 WIB. * (C-005)
