POPULARITAS.COM – Saat pidato usai dilantik sebagai Gubernur Aceh, Muzakir Manaf melontarkan wacana untuk menghapus sistem barcode atau kode batang penggunaan BBM bersubsidi diseluruh SPBU di di provinsi ujung barat Sumatra itu. Sontak, pernyataan itu tuai polemik dan tanggapan berbagai pihak.
Menurut Mualem, penggunaan barcode di SPBU di Aceh justru tidak berkontribusi apapun bagi kesejahteraan rakyat. Bahkan, dia menilai hal itu justru memunculkan keresahan ditengah-tengah warga.
Usai pernyataan Mualem, banyak netizen yang mengomentari hal itu sebagai kebijakan keliru. Bahkan menilai apa yang diucapkan oleh Muzakir Manaf sebagai sesutu lelucon. Komentar-komentar nyinyir itu disampaikan sejumlah pengguna akun Facebook dan platform media sosial lainnya.
Area Manager Comm, Rel, CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria ikut berkomentar atas pernyataan Mualem tersebut. Dia mengatakan bahwa, apa yang disampikan oleh Gubernur Aceh merupakan hal yang dihormati pihaknya. “Kami menghormati pernyataan Mualem terkait penggunaan barcode untuk BBM bersubsidi. Namun tentu, pihaknya juga akan berkordinasi dengan pusat selaku regulator,” ujarnya kepada popularitas.com, Jumat (14/2/2025).
Dia menambahkan bahwa, pembelian BBM subsidi Biosolar dan Pertalite menggunakan barcode merupakan suatu mekanisme pencatatan elektronik agar pertamina dapat melaporkan kepada pemerintah siapa pengguna bbm bersubsidi.
Hingga saat ini di Aceh, jumlah kendaraan yang sudah terdaftar dalam Program Subsidi Tepat Sasaran BBM Biosolar sejumlah 71.775 kendaraan sedangkan untuk BBM Pertalite sejumlah 150.413 kendaraan.
Selain itu, pembelian BBM Subsidi melalui Barcode dalam Program Subsidi Tepat merupakan program yang dijalankan secara nasional di Indonesia. “Tujuan utama dalam program ini adalah agar BBM Subsidi Tepat Sasaran sesuai ketentuan aturan dan kuota yang ditetapkan, mencegah serta meminimalisir penyelewengan BBM Subsidi,” katanya.
“Hingga saat ini, pelaksanaan program ini di Aceh berjalan dengan lancar dan tidak ditemukan kendala, bahkan Aceh merupakan salah satu yang terlebih dahulu menjalankan Program Subsidi Tepat BBM Pertalite,” terangnya kemudian.
Sementara itu, Juru Bicara Partai Aceh Nurzahri menyebutkan bahwa, penggunaan barcode sebagai pengendalian BBM bersubsidi selama ini diatur lewat SE Gubernur Aceh. Nah, rentang waktu Aceh dipimpin oleh Nova Iriansyah dan juga Achmad Marzuki, telah dua kali diterbitkan aturan berupa surat edaran tersebut.
“Zaman Pak Nova dulu ada SE kewajiban pasang stiker BBM bersubsidi,” ungkapnya.
Nah, kemudian pada saat Aceh dipimpin oleh Pj Gubernur Achmad Marzuki, kembali diterbitkan SE dengan penggunaan barcode sebagai alat kontrol.
Kini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf ingin mencabut SE itu dan tidak ada lagi pembatasan BBM bersubsidi di Aceh. Lucunya, Pertamina malah menolak hal tersebut dengan dalih kebijakan nasional.
“Semestinya, bicara adil dan berimbang itu, jika hal itu kebijakan nasional maka mesti diberlakukan dulu di seluruh Pulau Jawa,” sebutnya.
Dia juga menyesalkan saat ini banyak yang tiba-tiba menjadi buzzer Pertamina tanpa bayaran. Hal itu tak lain dan tak bukan akibat ketidaksukaan terhadap Mualem dan calon gubernur yang mereka usung kalah.
Kebijakan penghapusan barcode ini sangat penting bagi petani-petani di kampung yang memiliki traktor tangan, atau combine yang tidak bisa membeli minyak BBM bersubsidi sebagai akibat tak memiliki barcode, papar Nurzahri kemudian.
