POPULARITAS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh menggelar rapat koordinasi pengendalian dan pendistribusian jenis BBM di daerah ujung barat Sumatra itu.
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRA, Saiful Bahri alias Pon Yaya ini berlangsung di ruang Badan Anggaran DPRA, Banda Aceh, Kamis (5/1/2023).
Sekretaris Komisi III DPRA, Azhar Abdurrahman yang hadir dalam kegiatan tersebut menganggap rapat koordinasi terkait BBM subsidi ini sepatutnya dihadiri Kepala BIN Daerah Aceh, unsur kepolisian dan juga Kodam IM.
Menurutnya para pihak penegak hukum tersebut perlu dilibatkan lantaran berkaitan dengan dugaan adanya oknum yang terlibat dalam penggunaan BBM bersubsidi secara tidak wajar di Aceh.
Dia merujuk pada rapat yang pernah dilakukan DPR Aceh sebelumnya bersama unsur lembaga vertikal tersebut, yang menurut Azhar Abdurrahman sempat ada penangkapan besar-besaran terhadap oknum pemain BBM bersubsidi di Aceh.
“Kalau kopral itu kan satu tangki dia angkat, kalau jenderal itu satu kapal pindah minyak, makanya nggak pernah selesai masalah di Indonesia,” ungkap Azhar Abdurrahman.
Dia menganggap kondisi saat ini kembali berulang seperti era Orde Baru berkuasa di Indonesia, di mana logging, tambang, dan minyak dikuasai oleh lembaga-lembaga tertentu. Seharusnya permainan para oknum tersebut masuk dalam analisis intelijen karena dapat berdampak pada inflasi cukup tinggi untuk Indonesia di masa mendatang.
“Minyak sulit, harga barang naik. Ini dengan tembok mana kita mau bicarakan, nggak selesai persoalan. Makanya kalau kita berteriak-teriak sesama sendiri tidak akan selesai,” kata Azhar Abdurrahman.
Azhar Abdurrahman tidak sepakat dengan permintaan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Aceh, yang dinilainya akan lebih menguntungkan atau memperkaya para oknum “pemain”. Menurutnya penambahan kuota BBM bersubsidi tersebut bahkan tidak akan berdampak pada rakyat.
“Ini tidak akan selesai, karena siklus sudah ditarik kembali seperti era Orde Baru dan mereka sudah menguasai semua lini,” papar Azhar Abdurrahman.
Azhar menilai jika para oknum tersebut tidak ditertibkan, maka persoalan antrean BBM bersubsidi tidak akan pernah selesai di Indonesia maupun di Aceh.
“Inilah yang penting melibatkan tiga institusi vertikal tersebut untuk mencari solusi mengatasi antrean BBM bersubsidi di Aceh,” kata Azhar.
