POPULARITAS.COM – Ratusan gampong di Kabupaten Pidie Jaya, dikabarkan belum menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa tahun 2021.
Meski sudah memasuki bulan Maret tahun 2021, namun dari total 222 gampong yang tersebar di delapan Kecamatan di daerah setempat, baru tujuh desa yang dilaporkan sudah menyalurkan BLT dampak COVID-19 tersebut.
Sejatinya, penyaluran BLT tahun 2021 tersebut dilakukan setiap satu bulan sekali.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Pidie Jaya, Mukhlis mengakui, saat ini baru tujuh desa yang sudah menyalurkan BLT.
Dikatakan, faktor keterlambatan penyaluran BLT tahun 2021 yang perbulannya Rp 300 ribu itu, disebabkan proses verifikasi penerima-penerima bantuan dampak COVID-19 itu.
Disebutkan, verifikasi yang dimulai tingkat desa, kemudian kecamatan, seterusnya DPMG itu, sangat penting guna mencegah penerima bantuan lainnya kembali menerima BLT.
“Dilakukan verifikasi dulu, agar penerima PKH maupun BST tidak masuk dalam penerima BLT tahun 2021,” Kadis DPMG Pidie Jaya, Mukhlis, di ruang kerjanya yang didampingi Kabid Ketahanan Masyarakat, Marzuni, Kamis (4/3/2021).
Selain itu, pencairan dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKU Gampong hingga Maret 2021 yang baru terlaksana sebanyak 59 desa dari total 100 desa yang sudah menyerahkan APBG ke DPMG Pidie Jaya.
“Dari 59 desa yang sudah cair dana desa untuk BLT, tujuh desa sudah melakukan penarikan. Untuk 41 desa yang sudah menyerahkan APBG 2021, saat ini dalam proses pencairan,” ungkap Mukhlis.
Sedangkan 122 gampong lainnya di daerah setempat, belum merampung APBG tahun 2021. Yang berakibat pencairan Dana Desa tahap pertama dari RKUN ke RKUG pun belum terlaksana.
“Kalau memang sudah siap APBG, kemudian diserahkan DPMG, seterus DPMG menyerahkan ke keuangan untuk proses pencairan,” ungkapnya.
Selain, jika gampong-gampong di Kabupaten Pidie Jaya, hingga akhir Desember 2021 belum kunjung menyalurkan BLT tersebut, maka anggaran Dana Desa tahun selanjutnya akan dipangkas.
“Jika desa tidak menyalurkan BLT tahun 2021, maka DD tahun 2022 yang tahap kedua akan dipotong 50 persen dari total DD tahap kedua itu. Kecuali atas kesepakatakan musyarakat bersama tingkat desa,” jelasnya.
Editor: dani
Leave a comment