POPULARITAS.COM – Pemerintah Aceh gagal menyerap secara optimal dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 80.973.612.274 untuk penanganan tanggap darurat dan pemulihan pascabencana banjir besar di Aceh pada tahun 2025. Alhasil, duit sebesar Rp 21.272.642.507–yang semestinya dapat dipergunakan untuk membebaskan puluhan wilayah terisolir di Aceh, justru masuk kembali ke kas daerah.
Terkait hal ini diakui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, kepada awak media pada Kamis, 15 Januari 2026. Dia menyebutkan Pemerintah Aceh baru mampu mencairkan BTT pada tahun 2025 atau selama masa tanggap darurat yaitu sebesar Rp 71.490.612.745.
Dana tersebut telah dikucurkan kepada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), seperti untuk Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Pengairan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Satpol PP dan WH, Dinas PUPR, Dinas Peternakan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian.
MTA berdalih hal itu disebabkan karena keterbatasan waktu anggaran serta kebutuhan lapangan yang tidak seluruhnya dapat dipenuhi secara efektif dan efisien. Namun, dia memastikan anggaran BTT sebesar Rp 21.272.642.507 tersebut akan dibelanjakan kembali pada tahun anggaran 2026
“Saat ini proses belanja oleh SKPA terkait masih terus berjalan, terutama untuk penanganan darurat di bidang kesehatan dan pekerjaan umum,” katanya.
Penggunaan BTT selama masa tanggap darurat didominasi oleh belanja bantuan logistik bagi masyarakat terdampak. Hingga akhir Desember 2025, sekitar 695.000 ton logistik yang bersumber dari BTT telah disalurkan oleh Dinas Sosial ke kabupaten dan kota yang terdampak parah.
Selain itu, MTA menjelaskan anggaran juga digunakan untuk penanganan akses jalan, sungai, dan jembatan, serta kegiatan pembersihan oleh SKPA yang membidangi pekerjaan umum.
“Pembiayaan relawan yang tergabung dalam posko tanggap darurat juga dibiayai melalui BTT, mengingat peran penting relawan dalam operasional posko dan berbagai kegiatan kemanusiaan selama masa darurat,” kata dia.
MTA mengatakan BTT sebesar Rp 80.973.612.274 tersebut sudah termasuk bantuan dari Presiden RI sebesar Rp 20 miliar.
Selain itu, kata MTA, Pemerintah Aceh juga mendapat bantuan keuangan sebesar Rp 32.404.958.400 yang masuk dari pemerintah daerah lain pada masa tanggap darurat. Uang itu masuk melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Aceh.
Dari jumlah tersebut, Pemerintah Aceh telah menyalurkan Rp 26.774.964.200 dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten dan kota terdampak bencana melalui dua tahap penyaluran.
Pada tahap pertama, bantuan sebesar Rp 8.800.000.000 disalurkan kepada 18 kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah jiwa terdampak, jumlah pengungsi, serta status bencana di masing-masing daerah.
Sementara pada tahap kedua, Pemerintah Aceh menyalurkan Rp 17.974.964.200 kepada 11 kabupaten dan kota dengan mempertimbangkan jumlah gampong yang sulit diakses, jumlah pengungsi, bantuan khusus sesuai tujuan daerah pemberi, serta status bencana di wilayah terdampak.
Adapun sisa bantuan keuangan sebesar Rp 5.629.994.200 akan dianggarkan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berjalan.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah yang akrab disapa Dek Fad mengakui masih adanya desa terisolasi akibat banjir besar dan longsor yang menerjang Aceh pada 26 November 2025 lalu. Daerah paling banyak terisolasi hingga kini berada di Aceh Tengah, yang mencapai 29 desa.
Sedangkan jumlah total desa yang masih terisolasi hingga Kamis, 15 Januari 2026 adalah 43 desa. Selain Aceh Tengah, beberapa desa terisolasi pascabencana banjir besar dan longsor juga terdapat di Bener Meriah, Aceh Timur dan beberapa daerah lainnya.
“Total keseluruhan kampung di Aceh 6.500 yang terdampak 3.000 dari 23 kabupaten dan kota,” kata Dek Fad kepada Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman, saat meninjau langsung pemulihan tahap awal persawahan terdampak banjir dan longsor di Aceh Utara.
Leave a comment