POPULARITAS.COM – Sektor jasa keuangan dan perbankan di Vietnam goncang. Betapa tidak, telah terjadi tindak pidana korupsi, nilainya tak main-main 304 trilion Dong (mata uang Vietnam) atau setara Rp192 triliun.
Pelaku diduga bos properti terbesar di negara itu, pemilik perusahaan Van Thinh Phat Holding Group, Truong My Lan.
Sebagai pemilik holding perusahaan, Truong My Lan diduga dengan sengaja merampok Saigon Commercial Bank. Lewat anak perusahaan dalam negeri dan sejumlah cangkang diluar negeri, pemegang saham mayoritas di perusahaan Van Think Phat Holding itu, meminjam uang senilai 12,4 miliar dolar.
Kasus ini memantik keresahan publik di negara komunis tersebut. Diduga, banyak pejabat yang terlibat. Bahkan, beberapa perbankan ikut andil muluskan perampokan itu.
Komisi Urusan Dalam Negeri Pengurus Pusat Partai Komunis Vietnam, meminta pemerintah melakukan investigasi terbuka terhadap 23 pejabat dan 12 orang dari bank sentral negara tersebut, dikutip dari DW.
Penggelapan yang dilakukan oleh Truong My Lan sendiri, baru terungkap pada November 2023. Kementrian Kemanan Publik Vietnam, secara serius melakukan penyelidikan terbuka dalam kasus yang diduga banyak melibatkan pejabat di negara tersebut.
Dikutip dari dw.com, Truong My Lan bisa dengan mudah menggelap uang ratusan triliun, sebab menyuap penyidik selama bertahun-tahun. Langkah itu dia lakukan agar penyidik mengabaikan ketidaksesuaian negara keuangan di Saigon Commercial Bank.
Hal ini termasuk suap yang dilaporkan dibayarkan kepada Kepala Departemen Inspektorat dan Pengawasan Bank Negara Vietnam. “Ini adalah kegagalan regulasi total,” beber Profesor Strategi Keamanan Nasional di US National War College di Washington, Zachary Abuza yang menambahkan bahwa hal ini juga akan menimbulkan pertanyaan tentang praktik bisnis bank lain.
“Jika Lan bisa menyuap regulator dengan US$5,2 juta untuk mengabaikan kredit bermasalah dan perilaku kriminal lainnya di [Saigon Commercial Bank], bukan tidak mungkin hal serupa terjadi pada bank lain, bukan?” tanya dia.
Skandal korupsi terbaru juga menimbulkan pertanyaan mengenai stabilitas politik. Ketua Partai Komunis Trong, telah membatalkan perjanjian informal mengenai batasan masa jabatan dan usia pensiun yang disetujui Partai Komunis pada tahun 1990-an.
Trong, yang sudah berusia 79 tahun, kini memasuki masa jabatan ketiganya dan tampaknya tidak dapat mundur karena tidak dapat menemukan penggantinya yang dapat dipercaya. Inilah yang menjadi alasan mengapa ia menjabat untuk masa jabatan ketiga pada tahun 2021, papar sebagian besar pakar. Masih belum jelas apakah ia akan mencoba mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat di Kongres Nasional berikutnya pada awal tahun 2026.
“Antikorupsi telah berkembang dari sekedar sarana, menjadi tujuan itu sendiri. Pemberantasan korupsi dipandang sebagai cara untuk menegakkan legitimasi partai,” kata Giang. “Ini adalah keadaan normal baru dalam politik Vietnam.”
