KONSEP tol laut, pertama kali dicetuskan oleh Presiden RI Joko Widodo, dan gagasan tersebut telah diimplementasikan sebagai bagian dari visi beliau untuk menciptakan kelancaran distribusi barang sebagai upaya menekan inflasi, dan disparitas harga antara daerah yang berbeda. Implementasi proyek ini telah berlangsung disejumlah wilayah di Indonesia.
Di Aceh sendiri, pelaksanaan tol laut baru dimulai pada tanggal 3 Juni 2019, dan 15 Juni 2019, dengan melayani rute Belawan-Lhokseumawe-Malahayati-Sabang-Tapaktuan-Belawan. Informasi ini disampaikan oleh Asnan Leo, Kepala Cabang PT Pelni (Persero) kepada media ini, Jumat, 5 Juli 2019.
“Untuk Aceh, proyek tol laut sudah berjalan sejak awal Juni lalu, dan baru melayani dua kali pelayaran,” katanya.
Selama ini, sosialisasi terkait adanya fasilitas tol laut, belum tersampaikan kepada masyarakat dan juga para pengusaha, akibatnya, pelayaran yang dilaksanakan pihaknya masih belum ada muatan.
Leo mengakui bahwa, saat ini masih banyak pengusaha Aceh yang memanfaatkan jalur darat dalam hal angkutan logistik, nah, dengan keberadaan tol laut ini, pihaknya berharap, para stakeholder di provinsi ini dapat memaksimalkannya. Sebab, kata Leo, harga lebih murah, daya angkut lebih besar.
Memang, tambahnya, persoalan angkutan kapal adalah efisiensi waktu, namun tentu pengusaha punya hitungan tersendiri terkait dengan komoditi yang akan diangkut, serta soal hitung-hitungan harga. “Tol laut jauh lebih murah, sebab disubsidi oleh negara,” ujarnya.
Dan bahkan, kata Leo, subsidi diberikan dari proses muatan keatas kapal, hingga bongkar dari kapal di pelabuhan tujuan. Jadi, Tol laut ini jika dioptimalkan akan sangat memudahkan pengusaha di Aceh dalam proses angkutan barang.
Saat ditanyakan bagaimana prosedur dan mekanisme pengusaha Aceh dapat mengakses tol laut tersebut, Leo panggilan karibnya menjelaskan bahwa, Kementrian perhubungan telah menyediakan aplikasi, dan kemudian mengisi formulir itu, dengan melampirkan administrasi perusahaan.
Atau, sambungnya, dapat menghubungi saya secara langsung dinomor hape 0822 5114 9314. “Silahkan hubungi saya kapan saja, dan akan kami arahkan untuk prosedur dan pemanfaatan tol laut tersebut,” kata Leo.
Leo menghimbau pengusaha Aceh, untuk semaksimal mungkin memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, sebab, ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk membantu masyarakat, dan juga pengusaha di Aceh. “Saya pikir ini kesempatan dan peluang baik bagi pengusaha Aceh,” katanya.
Untuk meningkatkan pelaksanaan angkutan barang tol laut (T-1) di Provinsi Aceh tahun 2019, Dishub Aceh selenggarakan Rapat Koordinasi dengan stakeholder terkait di Aula Dishub Aceh, Kamis (04/7).
Sementara itu, Kasi Muatan Kapal dan Kapal Nelayan Sub Direktorat Kepelabuhanan Kawasan, Kemenhub RI, Hasan Sadili, mendorong KADIN dan Disperindag agar berkoordinasi guna pendataan pelaku usaha yang akan mengangkut barang menggunakan tol laut dengan memberi informasi tarif dan apa saja yang disubsidi oleh Pemerintah.
Senada dengan hal tersebut, Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan, Capt. Budi Mantoro, menyatakan akan mensosialisasikan aplikasi untuk pelaku usaha angkutan barang agar terlibat dalam tol laut di Aceh.
Sementara itu, Muhammad Mada, perwakilan Kadin Aceh, meminta kepada PT Pelni untuk melakukan sosialisasi dan pemasaran kepada pelaku usaha agar memprioritaskan angkutan laut sebagai angkutan barang, dan serta meminta agar PT. Pelni menyiapkan base di Banda Aceh.
Cek Mada, sapaan karibnya, juga mengimbau rekannya pengusaha yang tergabung dalam wadah Kadin Aceh, untuk memanfaatkan peluang ini dengan baik, sebab, selain murah, program tol laut ini akan sangat membantu masyarakat Aceh, terutama dalam menekan harga barang.
“Mari kita manfaatkan program tol laut ini, agar kita selaku pengusaha dapat membantu pemerintah dalam upaya menekan inflasi akibat harga barang tinggi karena mahalnya biaya logistik,” kata Cek Mada. (SKY)
