WASHINGTON (popularitas.com) – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinyatakan bebas dari semua dakwaan dalam persidangan pemakzulannya, mengakhiri upaya untuk melengserkannya lewat jalur kongres.
Senat, yang dikuasai partai Republik, melalui pemungutan suara memilih untuk membebaskan Trump dari dakwaan menyalahgunakan kekuasaan (52-48) dan menghalangi Kongres (53-47).
Partai Demokrat menggugat Presiden Trump pada bulan Desember atas tuduhan menekan Ukraina untuk menyelidiki bakal calon saingannya dalam pemilihan presiden.
Pada bulan November mendatang, Trump akan menjadi presiden pertama yang pernah dimakzulkan dan kembali mencalonkan diri.
Dalam pemungutan suara yang bersejarah pada hari Rabu, Senat memutuskan untuk tidak menurunkan presiden Amerika ke-45 itu dari jabatannya atas dua dakwaan yang timbul dari urusannya dengan Ukraina.
Jika terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, Trump harus menyerahkan posisinya kepada Wakil Presiden Mike Pence.
DPR yang dipimpin partai Demokrat menyetujui pasal-pasal pemakzulan pada 18 Desember.
Bagaimana reaksi Presiden Trump?
Trump, yang mengincar periode kedua dalam pemilihan presiden tanggal 3 November, selalu membantah semua tuduhan.
Kampanye untuk pemilihannya kembali mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Presiden Trump telah membuktikan bahwa ia tak bersalah dan sekarang saatnya kembali mengurusi rakyat Amerika.
“Partai Demokrat tahu mereka tidak bisa mengalahkan Trump, jadi mereka harus memakzulkannya.”
Dikatakan bahwa “cobaan yang buruk” dan “omong kosong” ini hanyalah taktik kampanye Demokrat.
Pernyataan tersebut menambahkan: “Hoaks pemakzulan ini akan tercatat sebagai kesalahan perhitungan terbesar dalam sejarah politik Amerika.”
Trump – yang dukungannya di antara warga Amerika mencapai tingkat tertinggi sebesar 49% pada pekan ini, menurut jajak pendapat Gallup – mengatakan lewat sebuah twit bahwa ia akan berbicara tentang kasus ini pada hari Kamis.
Apa yang terjadi pada pemungutan suara di sidang pemakzulan?
Mitt Romney dari Utah adalah satu-satunya senator partai Republik yang menyatakan Trump bersalah atas dakwaan pertama, penyalahgunaan kekuasaan.
Romney, calon presiden dari Partai Republik pada Pilpres 2012, sebelumnya mengatakan bahwa sang presiden “bersalah atas penyalahgunaan kepercayaan publik”.
Terlepas dari harapan Demokrat, dua anggota Partai Republik moderat lainnya, Susan Collins dari Maine dan Lisa Murkowski dari Alaska, tidak bergabung dengan Romney dalam pemungutan suara untuk menyatakan sang presiden bersalah.
Beberapa senator Republik mengkritik perilaku Trump dalam beberapa hari terakhir, tapi mengatakan itu tidak sampai pada tingkat yang layak untuk dimakzulkan.
Tiga senator Demokrat berhaluan tengah yang diharapkan Partai Republik berpihak pada mereka malah memilih untuk menurunkan Trump.
Mereka adalah Kyrsten Sinema dari Arizona, Joe Manchin dari Virginia Barat dan Doug Jones dari Alabama.
Diperlukan dua pertiga suara mayoritas untuk menurunkan Trump, yang kemungkinannya kecil dalam Senat yang dikuasai oleh partai pendukungnya.
Dakwaan apa yang dikenakan pada Trump?
Dakwaan pemakzulan berfokus pada permintaan Trump agar Kyiv mengumumkan penyelidikan korupsi terhadap Joe Biden, salah satu bakal calon presiden dari Partai Demokrat, dan putranya, Hunter Biden.
Trump berargumen bahwa Hunter Biden tidak pantas menduduki posisi dewan di sebuah perusahaan gas alam Ukraina sementara ayahnya menjabat wakil presiden AS dan bertanggung jawab atas hubungan Amerika-Ukraina.
Demokrat menuduh Trump menyalahgunakan kekuasaannya dengan menahan bantuan keamanan sebesar $391juta (Rp5,3 triliun) untuk mendorong presiden Ukraina menyelidiki keluarga Biden.
Mereka juga menuduh Trump menghalangi Kongres setelah Gedung Putih memblokir kesaksian dan dokumen yang dicari oleh penyelidik pemakzulan dari DPR.
Trump adalah presiden ketiga yang dimakzulkan dalam sejarah AS.
Dua presiden lainnya, Bill Clinton pada tahun 1999 dan Andrew Johnson pada tahun 1868, tidak diturunkan oleh Senat dan tidak kembali mengikuti pemilihan presiden.
Apakah ini akhir perkara?
Penyelidikan terhadap hubungan Ukraina dengan Trump mungkin belum berakhir.
Jerry Nadler, ketua Komite Kehakiman DPR dari partai Demokrat, mengatakan pada hari Rabu bahwa majelis itu “kemungkinan besar” akan mengeluarkan surat panggilan kepada mantan Penasihat Keamanan Nasional Trump, John Bolton.
Para senator dari partai Republik menolak untuk mendengarkan kesaksian Bolton selama persidangan pemakzulan, yang membuat Demokrat geram.
Sebuah naskah dari buku memoar Bolton yang akan terbit dilaporkan menuduh Trump meminta mantan penasihat keamanan nasionalnya untuk membantu menekan Ukraina.*
Sumber: BBC Indonesia
