POPULARITAS.COM – Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah mengusulkan pembentukan Komite Penanggulangan AIDS di Kota Banda Aceh sebagai respons atas tingginya angka kasus HIV/AIDS yang terus bertambah.
Dia menilai, kehadiran komite tersebut penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan, edukasi, dan penanganan HIV/AIDS secara berkelanjutan.
Usulan itu disampaikan Irwansyah setelah menerima paparan Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Aceh di ruang rapat pimpinan DPRK Banda Aceh, Senin (27/7/2026). Dalam pertemuan itu terungkap, sejak 2008 hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 918 kasus HIV/AIDS di Banda Aceh. Sepanjang tahun ini saja, sudah ditemukan 43 kasus baru.
“Penanganan HIV/AIDS tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Saya mendorong agar segera dibentuk Komite Penanggulangan AIDS sehingga persoalan ini dapat dikendalikan dan ditangani melalui kolaborasi berbagai pihak,” kata Irwansyah.
Menurut Irwansyah, keterlibatan pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha, lembaga pendidikan, hingga masyarakat menjadi kunci untuk menekan laju penyebaran HIV/AIDS di Banda Aceh.
Irwansyah juga menyebutkan pihaknya siap mendukung program penanggulangan HIV/AIDS dan tuberkulosis (TBC), baik melalui penganggaran maupun fasilitasi. Ia mengusulkan agar seluruh instansi pemerintah dan perusahaan di Banda Aceh dikumpulkan dalam sebuah forum bersama di DPRK guna membangun komitmen melakukan skrining dan edukasi secara berkesinambungan.
Pengurus Adinkes Aceh yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dr Rayhan, mengatakan kondisi HIV/AIDS di Banda Aceh saat ini sudah memerlukan perhatian serius. Dari total 918 kasus yang tercatat sejak 2008, sebanyak 226 penderita merupakan warga ber-KTP Banda Aceh, sedangkan sisanya berasal dari daerah lain yang berdomisili atau menjalani pengobatan di kota Banda Aceh.
Rayhan menyebutkan, hingga kini sebanyak 140 pasien HIV/AIDS telah meninggal dunia. Banda Aceh juga memiliki 21 layanan pengobatan HIV/AIDS dari total 115 layanan yang tersedia di Aceh, di antaranya RSUD dr Zainoel Abidin, RSUD Meuraxa, dan sejumlah puskesmas.
Menurut Rayhan, salah satu faktor risiko penularan yang paling dominan berdasarkan data yang dimiliki berasal dari hubungan seksual sesama laki-laki (MSM).
Selain HIV/AIDS, Rayhan menyoroti tingginya kasus tuberkulosis. Perwakilan Adinkes Aceh, Media Yulizar, mengatakan pengendalian TBC harus dilakukan melalui deteksi dini dan pemeriksaan terhadap seluruh kontak serumah.
“Jika ada satu orang positif TBC dalam satu rumah, maka anggota keluarga lainnya juga perlu diperiksa dan menjalani pengobatan sesuai ketentuan agar rantai penularan bisa diputus,” ujarnya.
Yulizar berharap DPRK Banda Aceh dapat mendukung penyediaan anggaran untuk kegiatan skrining, sosialisasi, edukasi, dan kampanye pencegahan HIV/AIDS maupun TBC. Selain itu, perusahaan-perusahaan diharapkan berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna memperluas jangkauan upaya pencegahan.
Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Musriadi Aswad, menilai penemuan 43 kasus baru sepanjang 2026 menjadi sinyal bahwa HIV/AIDS masih menjadi ancaman serius.
Ia mengingatkan Aceh pernah memiliki Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang aktif menjalankan berbagai program sehingga pembentukan kembali wadah koordinasi serupa dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS maupun TBC di Banda Aceh.
Leave a comment