POPULARITAS.COM – Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan bahwa, pihaknya menduga ada oknum dari kader Partai Nasdem yang buat kisruh dan menginginkan posisi tertentu serta bersikap menolak keinginan pemerintah daerah untuk melakukan audit dana CSR di kabupaten tersebut.
Pernyataan itu disampaikan oleh Tarmizi dalam keterangannya yang Ia unggah di laman facebook miliknya, Tarmizi Atjeh, Kamis (27/3/2025).
Dia menjelaskan hal tersebut terkait dengan kisruh dan polemik dari berbagai pihak yang menolak keinginan Pemerintah Aceh Barat melakukan audit penggunaan dana CSR berbagai perusahaan di kabupaten itu. “Saya menegaskan bahwa, bupati berhak melakukan pengawasan terhadap dana tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP) atau CSR,” tandasnya.
Ia menegaskan bahwa, dari polemik dan pro kontra ini, ada pihak yang ingin mengambil keuntungan, ada vendor yang ingin pertahankan pekerjaan dan bahkan ada oknum kader Partai Nasdem yang ingin mendapatkan posisi. “Mereka-mereka inilah yang membangun narasi jahat dan informasi yang tidak sesuai fakta dan bahkan menjurus fitnah terkait rencana Pemkab Aceh Barat ingin mengaudit dana CSR PT MIFA,” tandas bupati.
Secara aturan, kata bupati, dana TJSLP sebesar 1 persen dari total produksi yang dijual pada tahun berjalan. Nah, semua anggatan tersebut mesti diperuntukkan bagi warga dan bukan dipergunakan atau di laksanakan secara serampangan dengan kegiatan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan masyarakat.
Menurutnya, langkah Pemkab Aceh Barat untuk mengaudit penggunaan dana CSR PT Mifa, bukan untuk mencari dosa atau alat tawar. Namun, hal itu murni untuk memastikan penggunaan dana CSR yang dikerjakan tepat sasaran.
Bupati menyebutkan bahwa, tahun 2024 saja dana CSR PT Mifa senilai Rp52,5 miliar. Terdapat juga sejumlah perusahaan lain, seperti PT AJB, PT KTS, Bank Aceh dan BSI yang nilainya dibawah Rp500 juta.
Nah, disaat kita ingin melakukan audit dana penggunaan CSR di Aceh Barat, justru hanya PT MIFA yang menolak. Sementara perusahaan lain terbuka dan welcome.
Merek sebut dana CSR tahun 2025 nilainya Rp52,5 miliar, realisasinya Rp27 miliar, terus sisaya kemana. Kemudian apakah pelaksanaan dari realisasi itu sudah tepat sasaran. “Kita tidak ingin berpolemik dan berbalas pantun, karna semua hal yang kita kerjakan nanti berbasis data,” teranganya.
Pemerintah Aceh Barat tidak anti-investasi dan selalu ingin membangun iklim kondusif bagi investor agar nyaman berinvestasi di kabupaten tersebut. “Namun kita juga tidak ingin “dijajah” apalagi oleh oknum-oknum yg money oriented,” tandasnya.
