Guru Besar UIN Ar Raniry minta penegak hukum netral di Pilkada Aceh
ilustrasi Pilkada Serentak 2024. ANTARA/Afif/fqh
Home Hukum Dukung anggaran untuk Pilkada, Pemkab Aceh Barat Daya alami defisit pembiayaan pembangunan
Hukum

Dukung anggaran untuk Pilkada, Pemkab Aceh Barat Daya alami defisit pembiayaan pembangunan

Share
Share

POPULARITAS.COM – Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat Daya (Abdya), Fakhruddin mengatakan, saat ini pemerintah sedang mengalami defisit anggaran senilai Rp70 miliar. Sebagai dampaknya, sejumlah program pembangunan di kabupaten tersebut terpaksa ditunda.

Hal tersebut disampaikan oleh Fakhruddin dalam keterangannya, Kamis (18/4/2024) di Blangpidie. “Kemungkinan tahun ini sejumlah kegiatan pembangunan di Abdya ditunda pelaksanaannya,” katanya dikutip dari laman Antara.

Dia menjelaskan, defisit anggaran senilai Rp70 miliar yang dialami oleh Pemkab Abdya pada tahun 2024, salah satu persoalannya dikarenakan besarana dana hibah yang harus digelontorkan untuk membiayai pelaksanaan Pilkada di kabupaten tersebut.

“Kan kita harus gelontorkan anggaran senilai Rp30 miliar untuk Pilkada, termasuk biaya pengamanan,” ungkapnya.

Akibatnya, lanjut dia, kegiatan fisik, program pemberdayaan, dan bahkan pembayaran tenaga pegawai kontrak selama enam bulan terancam tidak dapat dilakukan.

Untuk menghindari kerugian lebih lanjut, kata dia, pentingnya rasionalisasi anggaran, supaya jangan sampai, kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak bisa dilakukan pembayaran karena tidak tersedia anggaran.

“Solusinya rasionalisasi anggaran diharapkan dapat dilakukan pada awal tahun dengan estimasi waktu satu pekan. Insya Allah, segera akan kita laksanakan musyawarah dengan SKPK,” ujarnya.

Ia menambahkan penundaan kegiatan tidak akan berlaku untuk semua program, hanya saja untuk kegiatan yang dianggap tidak terlalu mendesak.  “Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kegiatan yang krusial dapat berjalan tanpa hambatan,” ujarnya.

Share
Tulisan Terkait
Ketua DPR Aceh dan Tim Perumus Revisi UUPA minta masukan ke Wali Nanggroe
Hukum

Ketua DPR Aceh dan Tim Perumus Revisi UUPA minta masukan ke Wali Nanggroe

POPULARITAS.COM – Ketua DPR Aceh Zulfadhli didampingi unsur Ketua Tim Perumus Revisi...

Istri Rusli Bintang cabut gugatan di PN Jantho Aceh Besar
Hukum

Istri Rusli Bintang cabut gugatan di PN Jantho Aceh Besar

POPULARITAS.COM – Rosnati Syech, cabut gugatan yang diajukannya terhadap suaminya sendiri, Rusli...

PN Rantau Prapat kabulkan gugatan Jumadi dalam kasus sengketa tanah di Pangkatan
Hukum

PN Rantau Prapat kabulkan gugatan Jumadi dalam kasus sengketa tanah di Pangkatan

POPULARITAS.COM – Pengadilan Negeri (PN) Rantau Prapat lewat amar putusannya, mengabulkan gugatan...

Kasus dugaan korupsi di PT POS Indonesia di Aceh Singkil naik ke tahap penyidikan
Hukum

Kasus dugaan korupsi di PT POS Indonesia di Aceh Singkil naik ke tahap penyidikan

POPULARITAS.COM – Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Aceh resmi menaikkan status penanganan...