EditorialHeadline

Kemiskinan Aceh Bukan Kutukan

BADAN Pusat Statistik (BPS) Aceh, Selasa 15 Februari 2021, merilis angka-angka kemiskinan di provinsi ujung pulau Sumatera ini. Dan ditahun penuh nestapa kala pandemi masih jadi ancaman menakutkan, daerah ini ditetapkan sebagai provinsi nomor satu termiskin di pulau berjuluk Andalas tersebut.
Kemiskinan Aceh Bukan Kutukan
Ilustrasi kemiskinan (Foto: Sidoarjo News)

BADAN Pusat Statistik (BPS) Aceh, Selasa 15 Februari 2021, merilis angka-angka kemiskinan di provinsi ujung pulau Sumatera ini. Dan ditahun penuh nestapa kala pandemi masih jadi ancaman menakutkan, daerah ini ditetapkan sebagai provinsi nomor satu termiskin di pulau berjuluk Andalas tersebut.

Jika pada 2019, Aceh sedikit menyalip provinsi Bengkulu dengan menempati runer up atau posisi kedua bergelar daerah termiskian di Sumatera, namun ditahun ini, daerah berjuluk serambi mekkah ini kembali memuncaki posisi teratas dari 10 provinsi di pulau terbesar nomor enam di dunia tersebut.

Ditahun ini, BPS Aceh merilis, angka kemiskinan Aceh 15,43 persen, atau dengan kata lain, jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 19 ribu orang, jika dibandingkan pada Maret 2020, yakni 14,99 persen.

Dengan kata lain, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, prosentase angka kemiskinan di provinsi ini, naik sebesar 0,44 persen.

Kepala BPS Aceh, Ihsanurijal, dalam keterangannya mengatakan, terdapat empat faktor yang patut diduga menjadi penyebab naiknya angka kemiskinan di daerah ini, yaitu : pertama pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II 2020, mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,10 persen, dibanding triwulan III 2019.

Selanjutnya yang kedua, tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada agustus 2020 6,59 persen, lebih tinggi dari Februari 2020 5,42 persen.

Ditambahkannya, yang ketiga sebanyak 388 ribu penduduk usia kerja 10,01 persen terdampak covid-19 pada Agustus 2020, baik itu menjadi pengangguran, sementara tidak bekerja, pengurangan jam kerja, maupun menjadi bukan angkatan kerja.

Namun, dampak covid-19 tersebut, semakin tidak memperparah tingkat kemiskinan, dikarenakan bantuan sosial pusat dan daerah relatif berjalan dengan baik, sehingga kemiskinan di provinsi ini tidak semakin parah.

Kemiskinan di Aceh merupakan masalah utama yang dalam dekade terakhir, belum dapat dituntaskan dengan sempurna. Sebagai daerah yang pernah didera konflik selama 32 tahun, dan diluluhlantakan peristiwa maha dahsyat berupa gempa dan tsunami yang menewaskan lebih dari 200 ribu penduduk, tentu bukan pekerjaan mudah mengakhiri akar kemiskinan di provinsi ini.

Namun, jika kita merujuk angka-angka statistik, Pemerintah Aceh dalam dekade terakhir, telah memperlihatkan kinerja yang baik. Survei BPS ditahun 2002, akibat konflik, telah menyebabkan 1 juta rakyat Aceh menjadi miskin, atau kala itu, prosentas kemiskinan di Aceh sebesar 29,83 persen.

Dan dari tahun ketahun, angka-angka kemiskinan di provinsi ini terus alami penurunan yang signifikan, yaitu 2005 (28,69 %), 2006 (28,28%), 2007 (26,65%), 2008 (25,35%), 2009 (21,80%), 2010 (20,98%), 2011 (19,57%).

Selanjutnya 2012 (19,46%), 2013 (17,60%), 2014 (18,05%), 2015 (17,08%), 2016 (16,73%), 2017 (16,89%), 2018 (15,68%) dan 2019 (14,99%).

Baca juga : Dampak Covid-19 salah satu Penyebab Kemiskinan di Aceh Bertambah

Jika merujuk angka BPS Aceh itu, prosentas kemiskinan di provinsi ini sejak 2002-2019 atau selama 17 tahun, telah mengalami penurunan yang sangat luar biasa, yakni hampir 15 persen.

Kita semua yakin dan percaya, tidak ada seorangpun dimuka bumi ini ingin terlahir miskin, atau hidup dalam kepapaan. Angka statistik menunjukkan bahwa, provinsi ini terus bekerja, pemerintah Aceh terus mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk perang melawan kemiskinan.

Saat ini, dibawah kepemimpinan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, berbagai program pembangunan terus digalakkan. Infrastruktur terus dibenahi, moda transprotasi darat, dan laut terus ditingkatkan, yang kesemua itu diharapkan dapat mengakselerasi atau mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampat kesejahteraan bagi masyarakat.

Keberadaan rumah layak huni, adalah salah satu indikator kemiskinan masyarakat yang dinilai oleh BPS, dan di provinsi ini, terdapat 25 ribu rumah tak layak huni. Dan saat ini, 11.500 unit diantaranya telah dibangun oleh pemerintah Aceh.

Jadi, merujuk statistik kemiskinan di provinsi ini, kita sepakat bahwa, kinerja penurunan angka kemiskinan di Aceh jauh lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain. Sebab, dalam kurun waktu 15 tahun, 15 persen angka kemiskinan berhasil diturunkan.

Karna itu, kemiskinan di Aceh bukanlah kutukan, kita telah bersama-sama melewati fase-fase perjalan pahit sebagai satu daerah, perang, dan tsunami, dan kita semua mampu bangkit dari situasi yang kelam tersebut.

Kemiskinan di Aceh bukanlah kutukan, tapi itu merupakan tujuan kita bersama, untuk senantiasa bersatu, menggerakkan semua elemen yang ada, pemerintah, swasta, lembaga keagamaan, untuk secara bersama-sama bergerak.

Dan kita semua percaya bahwa, Pemerintah saat ini tengah bekerja, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan tidak membiarkan rakyatnya terus hidup dalam kemiskinan. Dibutuhkan satu kepercayaan kita semua, agar kerja-kerja penurunan angka kemiskinan dapat terus berjalan, agar semakin sedikit orang miskin di bumi serambi mekkah ini. (***EDITORIAL)

Shares: