BANDA ACEH (popularitas.com) – Pengadaan lima mobil dinas untuk Pimpinan serta Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang mencapai Rp7,3 Miliar dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat di daerah ini. Pengadaan mobil dinas tersebut juga disebutkan sebagai ajang mempertontonkan kemewahan dalam menggunakan fasilitas.
Demikian disampaikan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, Jumat, 1 November 2019.
“Ini bukan bagian “menjaga marwah”, akan tetapi bentuk kesewenang-wenangan dalam menggunakan anggaran daerah yang tidak berbasis pada kinerja Legislatif selama ini,” kata Alfian.
Berdasarkan catatan MaTA diketahui ada lima unit mobil dinas yang diperuntukkan bagi pimpinan dewan. Dirincikan, satu unit mobil Ketua DPRA senilai Rp 1.942.080.000, dan tiga unit mobil untuk Wakil Ketua yang masing-masing bernilai Rp 1,53 miliar. Total Rp 4.616.640.000.
Satu unit lainnya adalah mobil dinas Sekwan yang bernilai Rp750 juta.
“Jadi total anggarannya Rp7,3 miliar,” kata Alfian. “Seharusnya pemerintah tidak perlu mempertontonkan “fasilitas mewah”, tapi bagaimana kerja yang menjadi tututan publik hari ini menjadi utama,” ujarnya lagi.
Pun begitu, Alfian tidak menampik jika pengadaan mobil dinas untuk pimpinan dewan tersebut telah diatur dalam ketentuan yang berlaku. Namun, dia menilai, hal tersebut tidak patut di tengah kondisi sosial rakyat Aceh dengan masalah kemiskinan dan pengangguran yang belum ada peluang terselesaikan.
“Seharunya lebih menyederhanakan terhadap fasilitas yang digunakan. Dengan prinsip, kesederhanaan, ekonomis dan efektif “fasilitas mewah mau dibudayakan oleh pemerintah kita”, akan tetapi tangung jawab DPRA terhadap rakyat Aceh yang telah memilih mareka lebih jauh penting dan seharusnya mereka menyadarinya,” katanya.
Alfian juga mengatakan sangat tidak elok hanya mampu menganggarkan anggaran fasilitas, sementara sosial masyarakat masih banyak masalah. Dia bahkan menyebutkan sangat populer kalau seandainya ketua atau wakil ketua DPRA ada yang mau menolak fasilitas mobil mewah.
“Dan itu menjadi salah satu ukuran dalam memberi rasa keadilan masyarakat Aceh,” tambahnya lagi.
MaTA sendiri menolak secara tegas pengadaan mobil mewah tersebut, dengan dasar sangat menciderai keadilan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan banyaknya pengangguran sekarang ini. Alfian juga menganjurkan agar para konstituen yang telah memilih wakilnya tersebut perlu untuk mencatatnya.
“Fasilitas yang mewah bukan menjadi harapan publik, akan tetapi “ketidakwarasan” sedang terjadi dan ini perlu dihentikan segera,” pungkas Alfian.* (BNA/RIL)
