POPULARITAS.COM – Presiden RI Joko Widodo mengatakan, secara Aturan, tidak ada larangan seorang presiden maupun menteri untuk ikut berkapanye. Sebab, hal itu merupakan hak demokrasi dan politik. Hanya saja, sepanjang melakukan aktivitas tersebut wajib cuti dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Lanud Halim Perdanakusuma di Jakarta, Rabu (24/1/2024). “Iya boleh, itukan hak demokrasi dan politik,” kata presiden dikutip dari laman Antara.
Menanggapi adanya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM), Jokowi mengatakan bahwa hal terebut bukan sebuah pelanggaran. Seorang menteri sekalipun boleh sebagai tim sukses dan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024.
“Itu hak demokrasi, boleh berpihak. Setiap menteri, presiden juga boleh kampanye. Ya boleh,” ujarnya.
Jokowi menjelaskan bahwa jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.
Dia juga kembali menegaskan bahwa pilihan untuk berkampanye tersebut merupakan hak setiap individu yang boleh dilakukan.
“Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturan boleh, silakan; kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh; boleh berkampanye, boleh, tetapi kan dilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing,” kata Jokowi.
Saat ditanya apakah dia akan mengambil kesempatan untuk berkampanye sesuai aturan tersebut, Jokowi hanya menjawab secara normatif.
“Ya, nanti dilihat,” ujar Jokowi.
