Sesalkan pemukulan petugas MBG, MaTA minta DPRK usulkan pemberhentian wakil bupati ke Presiden Prabowo

POPULARITAS.COM – Koordinator Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, mengutuk aksi premanisme yang dilakukan oleh Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri terhadap Muhammad Reza, Kepala Dapur Satuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Makan Bergizi Gratis (SPPG-MBG) di Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, setempat.

Apalagi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Hasan Basri itu bukanlah yang perdana. Namun sudah terjadi berulang kali sejak ia dilantik delapan bulan lalu sebagai Wakil Kepala daerah yang dikenal sebagai Negeri Japakeh itu.

“Peristiwa kekerasan (dilakukan Wakil Bupati Pidie Jaya) ini bukan yang pertama, tetapi sudah berulang. Sebelumnya juga pernah melakukan kekerasan terhadap Plt Kasatpol PP Pidie Jaya,” ungkap Alfian dalam keterangannya kepada popularitas.com, Jumat (31/10/2025) di Banda Aceh.

Sambungnya, tindakan kekerasan yang diperlihat Hasan Basri selaku pejabat daerah itu sudah sangat memuakkan. Diapun meminta publik untuk tidak pernah takut dan harus berani melawan aksi premanisme Wakil Bupati Pidie Jaya itu.

Selain itu, Alfian juga mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya untuk dapat menggunakan gerakan politiknya dengan mengusulkan ke Presiden supaya Wakil Bupati Hasan Basri diberhentikan secara permanen.

“Kita berharap kepada DPRK Pidie Jaya harus memiliki keberanian untuk mengusulkan kepada presiden supaya dia diberhentikan secara permanen. Karena tindakan kekerasan itu termasuk perbuatan tercela dan merupakan tontonan yang sangat memuakkan,” bebernya.

Jika aksi kekerasan yang dilakukan Hasan tersebut tidak segera dihentikan, dia mengkhawatirkan ke depannya aksi brutal tersebut akan kembali diulang dengan kondisi yang bahkan mungkin lebih parah.

Sejatinya segalah bentuk tindakan kekerasan oleh pimpinan daerah itu harus diharamkan. 

“Jangan seolah-olah dia wakil bupati bisa melakukan seenaknya saja. Saya pikir itu tindakan yang tidak bisa ditoleril,” tegasnya.

“Kalau kepala daerah atau wakil kepala daerah memukul warga kemudian cukup hanya dengan minta maaf, saya pikir hukum juga sangat naif. Karena hukum tidak mengenal siapa dia, hukum di atas segalanya. Jadi secara sikap kita (MaTA) mengutuk atas kekerasan tersebut,” tambahnya.