BANDA ACEH (popularitas.com) – Hewan ternak sapi menjadi salah satu komoditas yang menjadi perhatian Bank Indonesia perwakilan Aceh karena masuk dalam komoditas inflatior. Namun yang menjadi masalah di Aceh saat ini adalah produktivitas sapi masih rendah. Selain itu, tata niaga untuk hewan ternak ini juga dinilai belum baik.
Demikian salah satu tanggapan yang disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Zainal Arifin Lubis, saat memberikan sambutan di launching penandatanganan MoU Pembiayaan Program Penggemukan Sapi antara BNI Syariah, Asosiasi Pedagang Sapi dan Kerbau (Aspeda) dan Pemerintah Aceh di rumah dinas Plt Gubernur Aceh, Sabtu, 23 November 2019 pagi.
Zainal Arifin juga menyebutkan informasi yang diperoleh BI Perwakilan Aceh hingga saat ini daerah tersebut masih membeli daging sapi dari Medan, Sumatera Utara.
“Kami telah melihat di Aceh memiliki beberapa sentra sapi yang dapat didukung oleh Perbankan. Dalam mendorong akses pembiayaan, Bank Indonesia mencoba mendorong peran perbankan melalui berbagai forum yang kami selenggarakan,” kata Zainal lagi.
Menurutnya apabila dikembangkan lebih lanjut, BI melihat banyak turunan yang dapat dihasilkan seperti produksi olahan kulit sapi. Apalagi di KIA Ladong telah memiliki bantuan mesin untuk mengelola kulit sapi.
“Jumlah industri di Aceh masih sekitar 56 unit, sedangkan Sumatera Utara memiliki jumlah industri puluhan kali lebih banyak. Hal ini yang menyebabkan hilirisasi dan perputaran uang mengalir ke wilayah tersebut,” katanya.
Zainal menyebutkan kerjasama yang diinisiasi oleh BNI Syariah merupakan langkah berani, tetapi telah memperhitungkan mitigasi risiko yang memadai. Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah Aceh perlu memberikan dukungan secara optimal.
“Apabila di tahap awal program BNI Syariah berhasil, maka tantangannya adalah sinergi perbankan dan dinas terkait sehubungan dengan pembinaan dan penguatan kemitraan dengan para peternak sapi. Pada tahap kedua, kita mulai mengupayakan agar penjualan daging sapi berorientasi ekspor,” tambahnya lagi.
Zainal menyebutkan, Bank Indonesia telah membangun gudang pakan dan membina kelompok sapi di Aceh Besar selama tiga tahun. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan keterlambatan pasokan daging sapi di Aceh Besar, termasuk rendahnya akses pembiayaan.
Kepala BI Perwakilan Aceh ini juga mengatakan upaya untuk mendorong perbankan ke sektor produktif dibingkai dalam konteks bisnis, bukan dalam konteks pemberdayaan atau tujuan sosial. Hal ini mengingat uang yang dikelola oleh perbankan merupakan uang masyarakat.
“Ke depan kami berharap perbankan di Aceh dapat menyalurkan pembiayaan kepada sektor produktif, dan dengan pola akad musyarakah mudharabah, disertai dengan grace period sehingga pengusaha memiliki jeda waktu yang cukup sebelum jatuh angsuran pertama,” kata Zainal.
Menyikapi hal tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan, sektor peternakan merupakan salah satu sektor potensial di Aceh. Namun, kata dia, masih belum banyak masyarakat Aceh yang terlibat dalam sektor dimaksud.
“Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Aceh berupa pembinaan, monitoring, dan evaluasi sehingga peternak dan pedagang dapat memperoleh keuntungan dalam bisnis tersebut,” kata Nova.
Pada masa tertentu, menurutnya, harga daging sapi dapat mencapai harga tinggi. Di sisi lain, masyarakat Aceh juga melihat daging sapi Aceh lebih enak dari yang lain. Namun, Nova menyayangkan, peternak masih sering mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan.
“Oleh karena itu, pada hari ini BNI Syariah telah menyatakan kesiapan dalam mendukung pembiayaan kepada para peternak sapi, dan kami berharap program ini dapat terus bergulir, berkembang dan membesar. Semoga peternak dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Nova.
Nova mengatakan selain BNI Syariah, pola kerja sama pembiayaan ini juga melibatkan perusahaan asuransi PT Jasindo Syariah.
Dalam kesempatan tersebut, Nova juga menyebutkan tentang Qanun LKS yang akan efektif diberlakukan di Aceh pada awal 2022. Dengan pemberlakuan Qanun LKS, maka konsekuensinya adalah seluruh lembaga keuangan diwajibkan beroperasi sesuai prinsip syariah. “Waktu dan skema transisi telah dipersiapkan dan telah dibahas dalam berbagai forum antara pemerintah dan pelaku keuangan di Aceh. Ke depan, pola kemitraan antara perbankan dan peternak dapat diterapkan di seluruh kabupaten/kota atas pembinaan bupati/wali kota, hingga pada akhirnya dapat mengangkat kesejahteraan peternak,” pungkas Nova.* (BNA)
