News

Makin Represif, Militer Myanmar Larang Demo Tolak Kudeta

Inggris beri sanksi para jenderal Myanmar usai kudeta
Seorang penduduk Myanmar memegang foto pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi, dalam unjuk rasa menolak kudeta di Kota Yangon. (REUTERS/STRINGER)

POPULARITAS.COM – Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw) kini menerapkan jam malam dan melarang unjuk rasa untuk meredam protes dari masyarakat yang menolak kudeta.

Dilansir Associated Press, Selasa (9/2), junta militer Myanmar melarang kegiatan keramaian yang melibatkan lima orang atau lebih. Mereka juga menerapkan jam malam mulai pukul 20.00 hingga 04.00.

Jam malam itu diterapkan di dua kota terbesar di Myanmar, Yangon dan Mandalay. Ribuan penduduk di kedua kota itu menggelar aksi unjuk rasa menentang kudeta sejak akhir pekan lalu.

Kemarin ribuan orang kembali turun ke jalan di Yangon mendesak Tatmadaw mengembalikan mandat pemerintahan kepada sipil.

Tatmadaw menyampaikan pernyataan terkait aksi unjuk rasa melalui Kementerian Informasi dan disiarkan melalui stasiun televisi MRTV.

“Demokrasi akan hancur jika tidak ada disiplin. Kami akan mengambil langkah hukum untuk mencegah kegiatan yang mengganggu kestabilan negara, keselamatan penduduk dan undang-undang,” demikian isi pernyataan itu.

Kudeta berlangsung setelah militer dan pemerintah sipil Myanmar berselisih terkait hasil pemilihan umum pada 8 November lalu.

Militer Myanmar menganggap pemilu yang dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi dan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) itu curang. Tatmadaw menuding ada setidaknya 8 juta pemilih palsu yang terdaftar dalam pemilu lalu.

Selain Suu Kyi, Tatmadaw menahan sejumlah pejabat pemerintahan sipil lain, seperti Presiden Myanmar, Win Myint, dan sejumlah tokoh senior partai berkuasa, NLD.

Beberapa jam setelah menahan sejumlah pejabat, Tatmadaw mengumumkan status darurat militer selama satu tahun melalui stasiun televisi mereka, Myawaddy TV.

Dalam pengumuman itu, militer juga menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.

Sumber: CNN

Shares: