BANDA ACEH (popularitas.com): Pemerintah Aceh, pada tahun 2018 ini, menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, dan dengan besaran belanja modal yang dianggarkan pada APBA tahun berjalan, optimisme itu diyakini dapat dicapai.
Kepala Bappeda Aceh, Azhari, mengatakan, pada tahun ini, terdapat 15 program unggulan yang menjadi target kinerja Pemerintah Aceh, yang diharapkan, kesemua kegiatan tersebut, dapat menjadi stimulus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen.
Dengan mengacu pada data pertumbuhan 2016 dan 2017, ekonomi Aceh tanpa migas, maka target tersebut dapat dicapai, tukasnya.
Salah satu program unggulan, guna mencapai target dimaksud, katanya, terdapat perlakuan yang fokus pada peningkatan perekonomian masyarakat, yakni, Aceh kreatif dan Aceh kaya.
Sebagai contoh, pada tahun ini, terdapat kegiatan 6 ribu pelatihan ketrampilan tenaga kerja kreatif, penyediaan fasilitas alat kerja bagi UMKM, dan koperasi, serta berbagai kegiatan lainnya.
Selain itu juga, guna mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, dengan telah beroperasinya kawasan ekonomi arun (KEK), dan akan dimulainya produksi minyak PT Medco pada akhir Oktober nanti.
“Pemerintah Aceh optimis target pertumbuhan ekonomi 5 persen dapat dicapai tahun ini,” tukasnya.
Marthunis Muhammad, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Aceh, kepada media ini (26/7), menambahkan, dengan beroperasinya KEK Arun, pada tahun ini, diharapkan kawasan ini akan menjadi magnitudo yang mampu mendorong perekonomian Aceh melesat tinggi. Sebab, katanya, ada begitu banyak keistimewaan dan kemudahan yang diperoleh investor yang ingin berinvestasi dikawasan tersebut.
Saat ini saja, katanya, PT PIM telah melakukan groundbreaking infrastruktur, untuk pembangunan pabrik mereka, dan juga terdapat puluhan perusahaan lainnya, yang telah menyatakan minat untuk berinvestasi dikawasan tersebut.
Nah, sambungnya, bicara pertumbuhan ekonomi, tentu hal ini memiliki relevansi kuat dengan angka kemiskinan. Sederhananya, jika pertumbuhan ekonomi Aceh naik, dan tentu kemiskinan akan menurun. Namun, dalam kasus Aceh, ada banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka kemiskina, diantaranya banyak masyarakat Aceh yang posisinya berada pada garis kemiskinan, sehingga sedikit saja ada kenaikan harga komoditas tertentu, langsung turun ke tingkat kemiskinan.
“Contoh nyata, masalah ini adalah kebijakan nasional berupa kenaikan tarif dasar listri, dan BBM,” ujarnya.
Namun begitu, ada banyak sekali program dan kegiatan yang dijalankan Pemerintah Aceh, untuk mengintervensi akar persoalan kemiskinan di Aceh, yang kesemua itu berupan pendekatan jangka pendek, seperti program beras sejahtera, pasar murah, JKA Plus, Beasiswa anak yatim, sertifikasi tanah, subsidi sambungan listrik, dan pembangunan rumah dhuafa.
“Untuk tahun 2018 saja, terdapat 4.125 unit rumah dhuafa yang akan dibangun pemerintah Aceh,” sebutnya.
Kesemua program ini, kata Marhunis, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran hingga mencapai Rp1 triliun, dan didalamnya termasuk untuk peningkatan UMKM, produksi pertanian, perternakan dan kelautan.
Persoalan infrastruktur jalan dan jembatan, juga menjadi fokus dan perhatian Pemerintah Aceh tahun ini, sebab, program meningkatkan konektivitas antara provinsi dan kabupaten, kecamatan dan kabupaten, serta kecamatan dan gampong, merupakan hal yang harus dilakukan guna membuka keterisoliran, agar terdapat pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan juga akses.
Salah satu program unggulan Pemerintah Aceh adalah menghilangkan jembatan sling diseluruh Aceh, dengan menggantinya dengan jembatan gantung, dan untuk itu, pada tahun 2018, dinas terkait dengan merampungkan detail engginering desain (DED) untuk 12 jembatan sling, dan pada tahun 2019, akan dibangun jembatan gantung. ke-12 sebaran terdapat di Aceh Tengah sebanyak 7 unit, Aceh Barat 3 unit, dan Aceh Besar 2 unit.
Pemerintah Aceh percaya bahwa infrasktur jalan dan jembatan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga menekan inflasi disebabkan faktor ekonomi biaya tinggi dalam distribusi kebutuhan pokok, katanya.
Dan untuk itu, pada tahun 2018 ini saja, Pemerintah Aceh akan membangun 121,99 kilometer jalan, 1912,8 meter jembatan, dan 59,21 kilometer pemeliharaan jalan berkala.
Ketua tim pengembangan ekonomi Bank Indonesia (BI) perwakilan Aceh, Sunarso, mengatakan, kinerja pertumbuhan ekonomi Aceh, saat ini sebesar 4,19 persen, atau nomor tiga terendah di Sumatera. Dari sisi kinerja, perekonomian Aceh secara umum masih tumbuh positif sebesar 3,34 persen, dan ini agak melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni 3.58 persen.
Ia menambahkan, kinerja perekonomian Aceh, masih ditopang oleh sektor konsumsi rumah tangga, yakni pada triwulan I tumbuh 4,74 persen, atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni tumbuh 3,33 persen. “Peningkatan konsumsi RT ini dipicu oleh kenaikan upah minimum provinsi sebesar 8 persen,” katanya.
Dari sisi ekspor, ungkapnya, terjadi penurunan kinerja ekspor, hal ini dikarenakan komoditas unggulan Aceh, harganya turun dipasar duni, yakni kopi, karet dan kelapa sawit.
Sementara itu, jelasnya, investasi di Aceh alami pertumbuhan, hal ini dikarenakan ada masuknya modal investasi dari subsektor perkebunan kelapa sawit, dan juga sektor jasa hotel dan restoran.
Keterlambatan realisasi APBA, kata Sunarso, juga berkontribusi pada konsumsi pemerintah yang menurun, dan ini terlihat pada triwulan I 2018, realisasi APBA baru mencapai 1,33 persen. (SAKY)
