POPULARITAS.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zaenal Abidin meminta kepada Pemerintah Aceh khususnya Dinas Kehutanan Aceh dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh untuk mencari solusi soal konflik antara manusia dan satwa liar.
Menurutnya konflik manusia dan satwa liar di Aceh sudah sangat memprihatinkan. Di mana dalam satu bulan saja, ada dua kejadian di mana manusia diserang oleh satwa liar seperti yang terjadi di Aceh Selatan dan Aceh Tengah.
“Di Aceh Tengah bahkan ada yang meninggal dunia karena diserang gajah liar. Dan kejadian itu berselang beberapa hari setelah warga diserang harimau di Aceh Selatan,” kata Zaenal Abidin dalam keterangannya, Selasa (7/2/2023).
Politisi asal Aceh Barat ini mengungkapkan konflik satwa liar dengan manusia ini terjadi karena lingkungan tempat satwa liar mencari makan sudah terganggu, sehingga satwa-satwa liar ini akan mencari tempat baru untuk mereka tinggal dan cari makan.
“Jadi ketika tempat tinggalnya terganggu, satwa liar ini pasti akan mencari tempat baru dan akhirnya manusia yang menjadi sasaran mereka, dulu tidak pernah kita dengan ada konflik satwa liar dan manusia,” ujar Ketua Fraksi PKS di DPRA itu.
Untuk itu, ia meminta kepada Dinas Kehutanan Aceh untuk segera mencarikan solusi terhadap persoalan itu, misalnya memastikan peta wilayah yang rawan terjadinya konflik satwa liar, kemudian harus ada solusi lain agar masyarakat juga bisa mencari rejeki ke hutan.
“Ini yang harus dipikirkan bersama, kalau saya melihat sekarang Aceh sudah rawan konflik satwa liar dan manusia, kalau ini dibiarkan, yang saya takutkan akan ada korban jiwa lagi,” ungkap Zaenal Abidin.
Selain itu, ia sangat mendukung langkah-langkah cepat yang dilakukan BKSDA Aceh dalam mengurangi terjadinya konflik satwa liar dengan manusia, seperti yang terjadi di Aceh Selatan, dimana pihak BKSDA Aceh sudah berhasil menangkap harimau yang menyerang manusia.
“Kita sangat mendukung kerja-kerja seperti itu, sama-sama harus kita selamatkan, manusia harus kita selamatkan, satwa liar juga demikian, bagaimana caranya, itu yang harus dipikirkan oleh Pemerintah Aceh termasuk DPRA,” ujarnya.
