LHOKSUKON (popularitas.com) – Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Distan) Aceh Utara mengatakan pemerintah kabupaten setempat kekurangan penyuluh pertanian, sehingga tidak maksimal dalam upaya pembangunan pertanian nasional.
“Satu penyuluh dia harus menangani lima hingga tujuh gampong (desa). Idealnya sesuai Permentan satu penyuluh itu membawahi satu gampong,” katanya di Banda Aceh, Minggu, 17 November 2019.
Dia menyebutkan di Kabupaten Aceh Utara tercatat sebanyak 192 penyuluh pertanian yang terbagi dari penyuluh Tenaga Harian Lepas (THL) dan penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Semua penyuluh itu tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Jadi kita kekurangan penyuluh,” kata dia.
Ia mengatakan selama ini pihaknya memaksimalkan penyuluh pertanian yang ada, bahkan juga memanfaatkan para penyuluh swadaya yakni pelaku utama pertanian yang berhasil dalam usahanya dan masyarakat yang mampu menjadi penyuluh.
“Itu yang kita lakukan, kita rangkul mereka yang punya keahlian untuk gabung dengan dinas pertanian. Kita ada sekitar 200 orang penyuluh swadaya,” katanya.
Oleh karena itu pemerintah setempat telah berupaya meminta kepada pemerintah pusat dan provinsi untuk menambahkan formasi terhadap penyuluh pertanian. Katanya, sudah 12 tahun kabupaten setempat tidak dibukan peluang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), padahal dinilai sangat penting untuk menutupi penyuluh pensiun.
Sebelumnya, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi mengatakan yang menjadi pusat gerakan pertanian ke depan ialah kecamatan, dan pelakunya adalah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
“Menteri Pertanian sudah mencanangkan bahwa penyuluh itu garda terdepan pembangunan pertanian Indonesia. Pelakunya adalah BPP, maka siapa BPP, mereka lah penyuluh,” katanya.
Kementan, tambahnya, berkomitmen untuk peningkatan penyuluhan pertanian. Semua program Kementan, termasuk yang di daerah akan dilaksanakan sebaik-baiknya melalui komando strategis pembangunan pertanian (Kostratani).* (ANT)
