Asisten I bidang pemerintahan dan keistimewaan Pemerintah Aceh M Jafar meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) tak mempermasalahkan anggaran tentang pelaksanaan Pilkada Aceh 2022.
Menurut Jafar, anggaran Pilkada Aceh 2022 sudah dititipkan di Belanja Tak Terduga (BTT). Anggaran ini nantinya bisa dijabarkan terkait Pilkada jika rancangan APBA 2021 sudah dievaluasi Mendagri.
“Pemerintah Aceh sudah menganggarkan dalam BTT. Saya pikir itu urusan Pemerintah Aceh dengan DPRA, mau tempatkan di mana terserah, yang penting kalau diperlukan ada uang. Jangan dicari-cari salah di mana ditempatkan,” kata Jafar dalam rapat koordinasi terkait tahapan dan anggaran Pilkada Aceh 2022 di DPRA, Senin (14/12/2020).
Kata Jakfar, pada pelaksanaan Pilkada 2022, semua pihak punya posisi dan kedudukan masing-masing. Dalam hal ini, KIP adalah sebagai pelaksana dan Pemerintah Aceh sebagai pendukung.
“Kami Pemerintah Aceh adalah pendukung. Saya berharap pelaksana itu harus pro aktif, harus membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak, perlu dikomunikan kalau ada hal-hal yang menjadi kendala,” kata Jakfar.
Sebelumnya, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Samsul Bahri mengatakan bahwa tahapan pelaksanakan Pilkada 2022 akan segera ditetapkan. KIP Aceh saat ini sedang membangun komunikasi dengan KPU RI.
“Kami sudah komunikasi dengan KPU, mudahan dalam minggu ini kami akan berangkat ke KPU untuk koordinasi, setelah itu kami akan tetapkan tahapan Pilkada 2022,” ujar Samsul Bahri dalam rapat koordinasi tentang tahapan dan anggaran Pilkada Aceh 2022 di DPRA, Senin (14/12/2020).
KIP Aceh, kata Samsul, juga mengajak semua pihak terutama DPRA dan Pemerintah Aceh untuk sama-sama ke Jakarta untuk menemui KPU RI. Pertemuan ini dinilai cukup penting untuk memantapkan kesiapan Aceh pada Pilkada 2022.
“KIP Aceh berharap skakholder, baik Pemerintah Aceh dan DPRA, untuk koordinasi. DPR RI dan Mendagri tugas DPRA dan Pemerintah Aceh. Kalau KPU tugas kami, tapi kami juga berharap kita berangkat semua ke KPU, tidak baik kalau hanya KIP yang berangkat,” jelasnya.
Samsul juga menyinggung soal anggaran pelaksanaan Pilkada 2022 mendatang. Menurutnya, jika anggaran tak ada, maka tahapan Pilkada tak bisa dilaksanakan.
“Sebenarnya, tanpa disurati juga, kami KIP Aceh sudah punya agenda bertemu dengan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk membahas pelaksanaan Pilkada, termasuk anggaran,” kata Samsul.
Editor: dani
