POPULARITAS.COM – Anggota DPRK Lhokseumawe, Dicky Saputra menyebutkan bahwa kepala Dinas di Kota Lhokseumawe banyak yang belum divaksin dengan alasan punya riwayat penyakit tertentu.
Hal itu dikatakan Dicky merespon soal aturan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial setempat terkait pemberhentian bantuan sosial apabila warga enggan melakukan vaksinasi.
Menurut Dicky, tidak semua warga bisa divaksin. Apalagi mereka yang memiliki riwayat penyakit. Kata dia, aturan yang dikeluarkan oleh Pemko Lhokseumawe itu dinilai aneh.
Baca: Penerima Bansos di Lhokseumawe Wajib Divaksin Covid-19
“Saya mau bilang, beberapa kepala dinas di Lhokseumawe juga tidak bisa divaksin. Coba hitung sendiri mereka berapa orang yang tidak bisa divaksin karena ada penyakit bawaan dan penyebab lain. Jangan rakyat langsung kita hentikan bantuan, tapi tidak kita periksa,” pungkasnya.
Aturan pemberian bansos tersebut merupakan buntut dari peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 pasal 13 A poin empat. Penerima yang diwajibkan vaksin adalah penerima program bantuan sosial (Bansos), program keluarga harapan (KPM) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Oleh sebab itu Dicky mendesak Pemerintah Kota Lhokseumawe agar mencabut aturan bahwa warga yang belum divaksin bakal tidak menerima bansos.
“Itu aturan aneh sekali, jangan lah asal main setop bansos terus. Disisi lain tidak ada layanan pemeriksaan kesehatan untuk para penerima bantuan sosial, sediakan dulu layanan kesehatan, periksa dulu semua, jangan asal,” kata Dicky Saputra kepada Popularitas.com, Selasa (24/8/2021).
Menurutnya, melakukan pemeriksaan kesehatan bagi penerimaan bantuan sosial penting dilakukan.
“Apabila tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu dan langsung mengklaim penerima bantuan sosial tidak mau vaksin, itu kesalahan besar,” ujarnya.
Editor: dani
