BANDA ACEH (popularitas.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengumumkan pemindahan ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Senin, 26 Agustus 2019. Pemilihan kawasan ini sebagai ibukota baru dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yang salah satunya adalah meminimalisir risiko bencana alam.
Penjelasan tersebut disampaikan Jokowi dalam konferensi pers yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin siang. Jokowi menyebutkan rencana pemindahan ibukota ini sudah digagas sejak lama. Rencana tersebut bahkan sudah pernah dicetuskan pada era Presiden pertama RI, Soekarno.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyebutkan saat ini beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa juga sudah terlalu memberatkan. Belum lagi bandar udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia juga ada di Jakarta.
Pulau Jawa saat ini juga sangat padat dengan jumlah penduduk yang mencapai 150 jiwa atau 54 persen dari total penduduk Indonesia. Sebanyak 58 persen PDB ekonomi Indonesia juga ada di Pulau Jawa, yang turut menjadi sumber ketahanan pangan. Menurut Jokowi beban tersebut akan semakin berat jika ibu kota pemerintahan tetap dipertahankan di pulau ini.
Pemindahan ibukota Indonesia ini tentu mendapat sorotan dari publik di negara kepulauan tersebut. Apalagi pendanaan pemindahan ibukota baru menelan duit sebesar Rp466 triliun. Sebanyak 19 persen pendanaan pemindahan ibukota baru tersebut akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN yang berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibukota baru dan DKI Jakarta. Sementara sisa pendanaan berasal dari kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU serta investasi langsung swasta dan BUMN.
Dalam siaran pers, Jokowi juga menjelaskan pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur untuk meminimalisir risiko bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Kalimantan Timur juga dipilih karena memiliki lokasi yang strategis, dan dianggap berada di tengah-tengah Indonesia.
Kalimantan Timur juga mendapat nilai positif karena berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Lebih lanjut, kawasan ibukota baru tersebut dinilai telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, serta memiliki persediaan lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar.
“Saya paham bahwa pemindahan ibu kota negara ini, termasuk lokasinya, membutuhkan dukungan dan persetujuan DPR. Oleh sebab itu, tadi pagi, saya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR RI dengan dilampiri hasil-hasil kajian mengenai calon ibu kota baru tersebut,” tutur Jokowi, seperti dilansir dari Tribunnews.com. (BNA/TRI)
