POPULARITAS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, diminta untuk membatalkan proyek penataan dan penimbunan taman Puskesmas yang menggunakan Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA) oleh Dinas Kesehatan setempat.
Permintaan itu disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (16/4/2022).
Pasalnya, jelas Alfian, arah penggunaan dana DOKA yang merupakan konpensasi perang antara RI dengan GAM ditujukan untuk 7 skala prioritas, berupa infrastruktur monumental, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, sosial dan pengentasan kemiskinan.
“Walaupun itu untuk taman, tapi tetap tidak boleh. Berarti ada kehilangan arah dari sisi perencanaan anggaran Otsus di Pidie Jaya. DPRK harus peka terhadap masalah ini, dewan harus segera membatalkan pekerjaan ini (bangun taman dengan DOKA),” kata Alfian.
Sedangkan kegiatan penataan taman Puskesmas bukanlah skala prioritas yang harus menggunakan dana DOKA.
“Seharusnya dana itu (DOKA) diperuntukkan lebih besar untuk penunjang kesehatan di level Puskesmas. Karena saya yakin, di Pidie Jaya masih sangat kurang penunjang alat medis di kecamatan, seharusnya itu yang harus diperkuat (dengan DOKA) bukan membangun taman,” ungkapnya.
“Jadi kalau ini misalnya dibilang ada restu dari provinsi, saya pikir sangat feodal sekali pola pandang birokrasinya. Mungkin kepala dinas tidak paham apa kebutuhan secara medis di Kabupaten Pidie Jaya. Sehingga dia (kadis) mengatakan pembangunan ini sudah ada restu. Dan saya pikir ini pengakuan yang memalukan kalau memang itu terjadi,” ujarnya.
Tak hanya itu, Alfian juga mengingatkan DOKA yang diperoleh itu merupakan konpensasi perang, sehingga arah penggunaannya haruslah menyentuh.
Selain itu, dia juga mendesak DPRK Pidie Jaya untuk dapat mengawal secara intens penggunaan DOKA agar tepat sasaran.
“DPR harus ngomong lah. DPR kan ada fraksi GAM (Partai Aceh) juga, masak fraksi PA diam soal ini,” bebernya.
“Seharusnya PA harus tegas itu, terutama fraksi PA, mereka yang sudah berjuang sehingga ada Otsus. Seharusnya mereka (PA) ketika dana OTSUS ini sudah ada bukan membiarkan tapi mengawal,” tambahnya.
