POPULARITAS.COM – Lebih dari dua tahun Meurah Budiman pimpian Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan HAM di Aceh. Dilantik Menteri Yasonna Laoly pada 12 Maret 2021, pria kelahiran Gampong Kuala Baro di Aceh Barat itu, telah lakukan sejumlah gebrakan dan terobosan penting dalam penyelenggaran fungsi pelayanan masyarakat, seperti bidang keimigrasian serta pelayanan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) di provinsi ujung barat Sumatra tersebut.
Terobosan dan gebrakan penting yang dilakukan oleh Meurah Budiman, terutama terlihat dari semakin baik dan primanya penyelenggaraan pembinaan narapidana di sejumlah Lapas di Aceh. Hal tersebut, diawalinya dengan meningkatkan displin dan tindakan tegas bagi para pegawai yang tidak melaksanakan aturan dengan baik dan benar.
Upaya pembinaan displin para petugas di Lapas yang dilakukan oleh Meurah Budiman, berdampak pada kepatuhan para warga binaan atau napi. Selain itu juga, berbagai fasilitas penunjang terus dilengkapi disejumlah lembaga pemasyarakatan yang tersebar di Aceh.
Kinerja Meurah Budiman tersebut diakui oleh Kepala Divis Pemasyarakatan (Kadi PAS) Kanwilkumham Aceh Yadi Suseno. Menurutnya, dalam kurun waktu dua tahun terakhir, sangat banyak terobosan yang dilakukan oleh Meurah Budiman guna ciptakan Lapas dengan dengan standar kelayakan dan humanis.
Berbicara dengan popularitas.com, Rabu (1/6/2023), Yadi Suseno tak menampik masih ada persoalan dan masalah Kecil dan pembinaan warga di Lapas. Namun, saat ini, dibandingkan periode sebelumnya, kondisinya jauh lebih baik.
Bagi Meurah Budiman, kata Yadi, untuk memperbaiki citra Lapas di Aceh, maka yang penting adalah displin para petugas, dan ini diterapkan dengan benar olehnya. Sebab itu, tak sedikit Kepala Lapas yang dicopot karna tak displin.
Sebagai contoh kasus terkait dengan kasus larinya Napi anak di LPKA Kelas II B Banda Aceh. Buntut dari masalah itu, Meurah Budiman telah ambil tindakan tegas dengan pemberian sangsi kepala Lapas dan sejumlah petugas.
Begitu juga dengan napi yang melarikan diri itu, Kanwil Kemenkumham bekerjasama dengan aparatur kepolisian untuk tingkatkan pencarian.
Selanjutnya kasus lepasnya narapidana di Lapas narkotika Langsa, petugas yang dianggap lalai tersebut telah diusulkan hukuman displin berat ke Menteri Hukum dan HAM. Saat ini, yang bersangkutan juga telah dipindahkan ke Lapas Meulaboh sebagai bentuk sanksi displin.
“Jadi, selama memimpin Kanwilkumham di Aceh, Pak Meurah ini sangat tegas orangnya. Tidak ada kamu main-main bagi petugas, atau konsekuensinya di copot hingga di pecat,” ujar Yadi.
Kemudian, kasus terakhir tentang peredaran Narkoba di Lapas, serta kekerasan petugas di Lapas kelas IIB di Blang Pidie Abya, persoalan itu telah ditangani dengan baik. Kanwil Kemenkumham Aceh Meurah Budiman telah mengambil langkah dan kebijakan guna menuntaskan persoalan itu.
Dia mengakui, persoalan penanganan warga binaan di Lapas memang bukan perkara mudah. Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, terutama para petugas yang berani menolak pemberian apapun dari para napi.
Namun tentu saja, sebagai manusia, petugas juga terkadang tak luput dari kelalaian. Hal itu dikarenakan modus para napi semakin maju dan berkembang, terutama dalam menyelundupkan narkoba ke dalam Lapas.
“Ya ada kalanya, kita lalai. Itu harus kita akui,” ujarnya.
Namun begitu, kelalaian itu bukanlah faktor kesengajaan, untuk kemudian mengeneralisir persoalan bahwa peredaran narkoba sebagai bentuk kegagalan Meurah Budiman dalam memimpin.
“Saya pikir, kita harus adil dan menilai serta proporsional dalam bersikap,” kata Yadi.
Dia juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak, terutama petugas kepolisian, serta unsur masyarakat dan LSM yang selama ini telah bermitra dengan Kanwil Kemenkumham Aceh guna secara aktif memberikan masukan guna perbaikan-perbaikan pelayanan warga binaan di sejumlah Lapas di Aceh, demikian Yadi Suseno.
