Pemerintah Aceh Diminta Segera Komunikasi dengan Pusat Soal Pilkada

POPULARITAS.COM – Anggota Komisi I DPRA, Fuadri meminta Pemerintah Aceh, baik eksekutif maupun legislatif untuk segera melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat soal koordinasi tentang pelaksanaan Pilkada Aceh 2022.

“Kita mendorong agar pimpinan DPR Aceh juga tim Pemerintah Aceh berkomunikasi dengan kelembagaan Kemendagri, KPU, Komisi II DPR-RI, untuk dapat kita lakukan penjadwalan rapat koordinasi tersebut,” ujar anggota Komisi I DPR Aceh, Fuadri, Jumat (5/2/2021).

Fuadri menyebutkan bahwa Komisi I DPR Aceh juga mendesak pemerintah pusat agar pekan depan sudah memberi kepastian kapan koordinasi tentang pilkada bisa dilakukan. Sehingga, polemik tentang pelaksanaan pilkada ini tak berlarut-larut.

“Tanggal 9 Februari kita ada pertemuan dengan Ketua DPRK seluruh Aceh untuk menyamakan persepsi terkait dengan pelaksanaan pilkada Aceh 2022. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi salah satu pendukung untuk rapat koordinasi kita dengan kelembagaan pemerintah pusat,” ujar Fuadri.

Fuadri menyampaikan bahwa pihaknya juga telah melaksanakan rapat lanjutan soal Pilkada 2022 dengan KIP Aceh dan stakholder lainnya pada Rabu (3/2/2021) kemarin. Dalam rapat tersebut, KIP Aceh kembali menanyakan soal anggaran Pilkada 2022.

“Kita sampaikan ke KIP Aceh bahwa soal anggaran tetap berpegang pada komitmen yang disampaikan Pemerintah Aceh bahwa setelah adanya tahapan, Pemerintah Aceh berkomitmen akan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan operasional KIP,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi sebelumnya, Pemerintah Aceh juga menginginkan DPRA berkoordinasi dengan pihak Kemendagri terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2022. Jika pihak Kemendagri sudah memberikan sinyal adanya Pilkada 2022 di Aceh, maka proses penganggaran akan segera dilakukan.

“Sinyal ini dalam artian memberikan dukungan dan tidak mempersoalkan menyangkut dengan pilkada Aceh.”

“Pihak TAPA juga memberikan sinyal bahwa mudah-mudahan untuk naskah hibah ini bisa kita laksanakan di April. Tapi dengan catatan kita harus terus lakukan koordinasi lebih awal dengan pihak Kemendagri,” ujar Fuadri.