POPULARITAS.COM – Kegiatan penertiban bangunan, dan penggusuran yang dilakukan oleh Kodam Iskandar Muda, di Gampong Bandar baru, Kuta Alam, Banda Aceh, dinilai cacat hukum, dan tidak sesuai prosedur.
Hal tersebut disampaikan oleh Qudrat, kuasa hukum salah satu warga, menanggapi aksi penggusuran yang dilakukan oleh personil TNI AD atas bangunan yang diklaim milik negara tersebut.
Dalam keterangannya, Rabu (18/1/2023), Qudrat mengatakan, proses penggusuran tersebut dilakukan secara sepihak oleh Kodam IM, tanpa melewati prosedur, dan proses hukum.
Lahan yang ditempat warga yang rumahnya di gusur itu, sambungnya, miliki sejarah panjang. Jadi, tak boleh semena-mena Kodam IM lakukan penggusuran, tukasnya.
Apalagi warga yang tinggal di situ miliki sertifikat sporadik, dan sejarahnya, orangtua mereka dulunya mendapatkan lahan distiu sebagai hadiah dari negara terkait dengan peristiwa Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).
Jadi, rumah dan tanah itu, dahulunya disediakan oleh negara, terhadap pejuang pemberontakan. “Ya semacam kompensasi gitu,” terangnya.
Namun, Badan Pertanahan Negara (BPN) Aceh mengeluarkan Surat Hak Pakai (SHP) atas nama Kodam IM.
“Dan kita menduga penerbitan SHP ini mengandung cacat hukum oleh karena itu kita akan menempuh jalur hukum untuk menggugat sertifikat itu,” tukasnya.
Terhadap somasi yang dilayangkan pihak Kodam agar dapat mengosongkan rumah TNI AD itu, kata Qudrat, pihaknya juga sudah membalas somasi itu dengan menjelaskan semua proses hukum. “Tentunya warga tak sepakat dan saat ini warga kehilangan tempat tinggal dan mungkin malam ini akan bertahan disini,” imbuhnya.
Editor : Hendro Saky
