EditorialHeadline

Tahun 2024, politik dan masa depan demokrasi Indonesia

Tahun 2024, politik dan masa depan demokrasi Indonesia
Ilustrasi pergantian tahun baru 2024 (Foto: Getty Images/iStockphoto/Dilok Klaisataporn)

POPULARITAS.COM – 14 Februari 2024, bangsa  Indonesia, pemilih hak suara akan mendatangi TPS-TPS untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden RI untuk memimpin negara ini lima tahun kedepan.

Sepanjang 2023, kita telah dipertontokan begitu banyak drama-drama politik oleh para elit terkait dengan suksesi kepemimpinan nasional. Jadi, memasuki awal Januri 2024, tentu setiap kita sudah punya pilihan tentang figur dan sosok pemimpin nasional yang akan kita coblos pada 14 Februari mendatang.

Tahun 2024 ini, merupakan tahun-tahun politik, sebab, jika sedikit saja kesalahan kita lakukan lewat TPS ketika memilih pemimpin bangsa, kita taruhannya sangat besar, yakni masa depan demokrasi negara ini.

Semua kita bisa melihat dan menyaksikan, bagaimana kisruh suksesi nasional yang diawali putusan MK yang dinilai banyak kalangan sebagai pembegalan konstitusi.

Dampaknya luar biasa besar, putusan itu telah mengubah lanskap politik tanah air. Kemunculan putra Presiden RI Joko Widodo yang berpasangan dengan Prabowo Subianto, dinilai banyak kalangan cacat. Apalagi kemudian, Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi (MKMK) telah memecat Anwar Usman ketua MK saat itu yang memutuskan gugatan yang membatalkan batas usia capres dan cawapres.

Begitulah, Gibran yang lahir dari prosedur yang cacat konstitusi dan yang memutuskannya juga dinyatakan melanggar etik, tetap bisa melenggang untuk jadi cawapres dampingi Prabowo.

Sungguh tidak etis memang drama yang dipertontonkan, seorang Presiden RI yang sedang berkuasa penuh, mendukung putranya sendiri untuk ikut kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

Namun, bagaimanapun, rakyat yang akan memberikan hukuman kepada para pemimpin yang dinilai mengkhianati cita-cita luhur para pendiri bangsa ini. Karna itu, di tahun 2024 ini, bulatkan tekad, kuatkan niat untuk melakukan perubahan lewat kotak suara, mari kita hukum siapa pun yang telah mengkhianati reformasi. (***EDITORIAL)

Shares: