BANDA ACEH (popularitas.com) – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengaku tak tertarik dengan metode yang digunakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama RI dalam menilai indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di provinsi ini.
Hal itu disampaikan Nova menanggapi keluarnya indeks KUB yang dirilis oleh Kemenag RI di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019 kemarin. Dalam rilis itu, provinsi Aceh mendapat peringkat terakhir dalam hal kerukunan umat beragama di Indonesia.
“Saya kurang tertarik dengan hal-hal yang kuantitatif, coba ditanya yang menulis indeks itu bagaimana metode menulisnya, dan lain-lain,” kata Nova usai menyerahkan sertifikat halal kepada pelaku usaha di Kantor MPU Aceh, Kamis, 12 Desember 2019.
Pemerintah Aceh, kata Nova, tidak akan menggugat hasil itu. Namun, ia menilai apa yang dilakukan Kemenag RI sangat merugikan provinsi yang dijuluki Serambi Mekkah.
“Kemenag kadang-kadang menggunakan outsourching juga, surveyor-nya, tetapi saya tidak ingin menggugat itu, tapi kita dihakimi dengan angka-angka itu, saya nilai juga enggak fair,” jelas Nova.
“Saya tidak ingin menggugat metodologinya dan lain-lain, ini akademik, tapi itu tidak bisa digunakan untuk menghakimi pemerintah Aceh,” sambung Nova.
Seperti diketahui, provinsi Aceh mendapat peringkat terakhir dalam hal kerukunan umat beragama di Indonesia, berdasarkan survei oleh Pusat Penelitian dan Pengemangan Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama. Hasil itu dinilai tidak sesuai dengan kondisi kerukunan beragama di Aceh.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh, Nasir Zalba, mempertanyakan hasil survei Kemenag. Menurutnya, data itu tidak valid dan terkesan memojokkan Aceh. Bahkan, pihaknya tidak mengetahui apakah ada survei yang dilakukan di Aceh atau tidak.
“Siapa respondennya kalau memang penelitian survei gitu? Nah, metodenya seperti apa? Jangan seenaknya saja. Kita baik-baik di sini, masak diusik. Kalau memang mau menyudutkan Aceh jangan cara seperti itu,” katanya.* (C-008)
