HukumNews

MaTA desak Kajati baru buka kembali kasus dugaan korupsi Jembatan Kilangan

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Bambang Bachtiar segera membuka kembali kasus dugaan korupsi Jembatan Kilangan di Kabupaten Aceh Singkil.
MaTA: Ada indikasi mafia dalam penyelidikan korupsi beasiswa Aceh
Koordinator MaTA, Alfian. (Ist)

POPULARITAS.COM – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Bambang Bachtiar segera membuka kembali kasus dugaan korupsi Jembatan Kilangan di Kabupaten Aceh Singkil.

Hal itu disampaikan Koordinator MaTA, Alfian kepada popularitas.com, Jumat (11/3/2022), saat ditanyai tanggapannya terhadap pemberhentian kasus tersebut.

“Kasus Jembatan Kilangan dihentikan di akhir masa jabatan Kajati yang lama, oleh karena itu kita minta Kajati baru untuk membuka kembali dengan alasan banyak ditemukanmya pelanggaran dari awal proses proyek itu dijalankan,” kata Alfian.

Adapun temuan-temuan tersebut, kata Alfian, di antaranya yakni dokumen syarat pelelangan yang palsu, audit BPK Perwakilan Aceh serta audit dari Inspektorat Aceh.

“Di mana dalam audit itu dikatakan bahwa proyek jembatan itu sempat dibayar 100 persen sementara proses pembangunannya masih 50 persen,” jelasnya.

Data tersebut, kata Alfian, seharusnya sudah mendukung Kajati Aceh untuk menuntaskan kasus tersebut dan menetapkan siapa tersangkanya.

“Artinya dengan tiga temuan tersebut kita menduga adanya permainnya yang tidak gratis didalamnya, penuh dengan kepentingan dan potensi “suap” sangat besar,” ujarnya.

Oleh karena itu, MaTA meminta penyidik Kejati Aceh untuk bisa kembali membuka kasus tersebut dengan mengedepan naluri seorang penyidik yang prima.

“Kami percaya Pak Bambang bisa membuka kembali ini ya, sehingga tidak hanya sekadar mengeluarkan pernyataan bahwa proyek itu tidak terjadi tindak pidana korupsi, tujuannya agar wibawa Kajati bisa naik kembali di mata masyarakat Aceh,” ujarnya.

Karena, menurut Alfian, dengan data-data yang ditemukan baik dari Inspektorat serta BPK sangat jelas ada dugaan dan indikasi kuat permainan yang menyebabkan kerugian negara di proyek itu.

“Bahkan ini telah terjadi dari awal, di mana ada persekongkolan antara pokja dan rekanan yang tidak melengkapi syarat, persekongkolan ini secara logika tidaklah gratis,” katanya.

Shares: