POPULARITAS.COM – Sejumlah proyek yang dilelang oleh Pemkab Pidie melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di tahun 2023, berpotensi rugikan keuangan negara. Hal tersebut dikarenakan panitia memenangkan perusahaan yang justru dengan penawaran tertinggi.
Dari penelusuran yang dilakukan popularitas.com, beberapa proyek yang dimenangkan perusahaan dengan penawaran tertinggi, diantaranya Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Tgk Abdullah Syafii. Pekerjaan tersebut, dimenangkan oleh CV Try Jaya Pratama dengan penawaran Rp9,959 miliar, atau hanya menawar kurang dari 40 juta dari HPS yang ditetapkan panitia tender.
CV Tri Jaya Pratama sendiri, merupakan salah satu perusahaan yang banyak mengerjakan proyek di Pidie dan memenangka sejumlah paket lelang dan pengadaan langsung di daerah itu.
Hal lainnya, proyek Pembangunan Perpustakaan Dayah Darussaadhan di Teupin Raya, juga dimenangkan oleh panitia kepada perusahaan dengan penawaran tertinggi. HPS yang ditetapkan senilai Rp472,6 juta, dimenangkan oleh rekanan dengan menawar Rp467,96 juta, atau hanya kurang Rp5 juta dari HPS.
Kemudian “Lanjutan Pembangunan Ruang Aula Uji Tahfidz Madrasah Ulumul Quran” Pagu Rp 602.029.725 Dipa Dinas Pendidikan Dayah yang juga dimenangkan perusahaan CV.Sumber Batu Persada atau penawar tertinggi dengan nilai tawaran Rp 601.105.389 atau hanya memotong sekitar Rp 934 ribu.
“Lanjutan Pembangunan Gudang Instalasi Farmasi (DOKA 2023)” Rp 1.439.130.000 Dipa Dinas Kesehatan Pidie dimenangkan CV. Andil Karya Perkasa dengan nilai pemotongan harga hanya Rp 41 juta.
“Pembangunan Leaning Tersier Gp. Dayah Baro Kec. Delima (DOKA 2023) Rp 468.930.000 Dipa Dinas Pertanian dan Pangan Pidie, juga dimenangkan perusahaan Primavera dengan nilai penawaran Rp 441.780.000 atau hanya memangkas sekitar 27 juta.
“Peningkatan Jalan Produksi Lutueng Kecamatan Mane (DOKA 2023)” Rp 459.912.600 Dipas Dinas Pertanian, dimenangkan CV. Sama Indra Mandiri dengan besaran pemotongan harga dari dasar Pagu sekitar 15 juta.
Tanggapan UKPBJ Pidie
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pidie, T Epi Iswari, kala dikonfirmasi popularitas.com, mengakui bahwa, pelaksanaan lelang proyek di daerah itu lebih dari 40 persen diantaranya dimenangkan oleh perusahaan dengan penawaran tertinggi.
Ia menyebutkan, dari seluruh proyek yang telah selesai di lelang, lebih 40 persen yang dinyatakan menang lelang dengan penawaran tertinggi. Namun, terdapat 60 persen yang justru penawaran terenda, tambahnya.
Jika merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang mengatur dan dan merinci ketentuan-ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah disebutkan metode evaluasi, mulai sistem nilai hingga harga terendah.
Hal itu sebagaimana termaktum pada Pasal 39 huruf a, b, c Perpres Nomor 12 tahun 2021. Dengan bunyi lengkapnya “metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dilakukan dengan” a. Sistem Nilai; b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau c. Harga Terendah.”
Namun kondisi tender di Kabupaten Pidie seakan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 39 Perpres 12 Tahun 2021 itu.
T Epi Iswari kembali melanjutkan, dalam proses seleksi tender di UKPBJ Pidie, pihaknya menerapkan aturan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada. Serangkaian tahapan dari evaluasi, persyaratan kualifikasi teknis dan administrasi jadi acuan panitia.
Nah, kebanyakan dalam proses ini, para peserta dengan penawaran terendah tidak lulus tahapan evaluasi dan persyaratan teknis. Karna itu, penawaran tertinggi yang lolos yang kemudian dimenangkan.
LSM MaTA
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) merasa proses tender di Kabupaten Pidie yang banyak dimenangkan perusahaan penawar tertinggi penuh dengan kejanggalan.
Soalnya, setiap perusahaan yang mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah baik yang bersumber APBN maupun APBD di seluruh Indonesia lazim akan melakukan pemotongan besar dan proporsional guna bisa memenangkan lelang paket proyek tersebut.
Namun di Kabupaten Pidie peserta tender berani melakukan saving anggaran yang sangat kecil seakan perusahaan perusahaan tersebut dari awal telah mengetahui akan memenangi paket tender itu.
“Ini perlu dilihat siapa rekanan yang mengerjakan proyek-proyek itu, kalau perusahaan bisa pinjam namun rekanan lapangan ini siapa. Apakah ada kedekatan dengan pejabat-pejabat di sana sehingga bisa menang meski tercatat sebagai penawar tertinggi (Pidie),” ungkapnya.
Selain itu tambah Alfian, secara prinsip tata kelola pengadaan barang dan jasa, UKPBJ sejatinya harus menggunakan kacamata efesiensi anggaran dalam setiap proses tender.
Namun dengan kondisi banyaknya paket pelelangan dimenangkan penawar tertinggi yang penghematan anggarannya relatif kecil, seakan-akan proses tender sudah didesain dari awal.
“Jangan-jangan ini (tendernya) memang sudah didesain dari awal. Kondisi seperti itu pernah terjadi dalam kasus pengadaan barang dan jasa yang pernah kita temukan,” katanya.
Selain itu sektor Pengadaan Barang dan Jasa, potensi terjadinya dugaan permainan hingga dugaan tindak pidana korupsi saat proses lelang peluangnya besar kemungkinan terjadi.
Editor : Hendro Saky
