POPULARITAS.COM – Pemkab Aceh Tamiang tak miliki anggaran untuk pengadaan 7 ribu lembar blanko e-KTP. Sementara hal tersebut sangat dibutuhkan dalam jelang Pemilu 2024 mendatang guna mengatasi sejumlah persoalan terkait dengan administrasi kependudukan di daerah tersebut.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Tamiang, Adi Darma, dalam keterangannya kepada popularitas.com, Kamis (13/7/2023) di Karang Baru.
Dia menerangkan, kebutuhan sebanyak 7 ribu blangko e-KTP itu, diperuntukan bagi penyelesaian masalah administrasi kependudukan bagi tiga desa pemekaran yang telah berpisah dari induknya, yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Sumber Makmur, Tenggulun, Alur Mentawak, Kejuruan Muda dan Mekar Jaya, dan Rantau.
Saat ini, terangnya lagi, stok e-KTP di Aceh Tamiang kosong. Meski dapat jatah blangko dari Jakarta sebanyak 2000 helai dan Provinsi 500 helai tapi belum bisa diambil karena tidak ada anggaran. Sementara kebutuhan blangko sangat mendesak, apalagi menjelang Pemilu serentak terutama bagi warga pemilik KTP pemula/anak tamat SMA dan warga desa pemekaran.
“Tidak ada anggaran untuk ambil blangko e-KTP,” sebutnya.
Selain untuk kebutuhan pelayanan administrasi pemekaran tiga kampung itu, blangko e-KTP juga mendesak bagi masyarakat yang pada 2024 mendatang sudah wajib miliki identitas, yakni anak-anak muda yang tamat SMA atau pemilih pemula.
Mantan Kepala Bappeda ini menjelaskan untuk bisa mendapatkan blangko KTP elektronik dengan keterbatasan anggaran pihaknya diminta membuat surat kuasa agar blangko dari pusat maupun provinsi dapat dikirim ke daerah.
“Pekan lalu sudah ada 500 stok blangko yang dikirim dari provinsi, tapi persediaan sudah mau habis,” ujarnya.
“Kalau blangko dari Jakarta belum bisa kita ambil karena rugi, lebih besar cost atau biaya yang dikeluarkan dari pada barang yang dibawa pulang hanya 2000,” tambahnya.
Masalah kekosongan blangko E-KTP ini, lanjut Adi Darma juga sudah pernah dibahas di Forum Konsultasi Publik dalam rangka peninjauan ulang standar pelayanan Disdukcapil pada Selasa 27 Juni 2023. Forum ini menghadirkan berbagai elemen masyarakat termasuk Akademisi, LSM hingga siswa SMA untuk dimintai pendapat dan saran serta masukan terhadap kinerja petugas Disdukcapil Aceh Tamiang.
Diakuinya, peserta yang hadir juga banyak menyinggung tentang persediaan blangko E-KTP di Dukcapil yang sering kosong. Padahal ketersediaan blangko ini sangat tergantung dengan proses tender dari pusat. Bahkan kuotanya dibatasi 2-3 bulan sekali hanya 2000 lembar.
“Nah, stok blangko juga enggak bisa kami pastikan dan tudak mungkin kami umumkan, karena jumlah blangko-nya lebih sedikit dari yang dibutuhkan. Blangko di tiga kampung pemekaran itu saja kita butuh 7800,” terangnya.
Pihaknya menyadari dengan kondisi saat ini belum mampu untuk mengumumkan ketersediaan blangko kepada masyarakat. Seperti di Kampung Mekar Jaya yang menjadi atensi pemda, meski adminduk kartu keluarga (KK) selesai, tinggal E-KTP-nya sedang diproses secara perlahan sembari menunggu masuk blangko untuk dicetak.
Begitu juga dengan Kampung Alur Mentawak dan Sumber Makmur KK belum selesai, dan berkas E-KTP sudah menumpuk satu kardus.
Namun jika warga tiga desa pemekaran tersebut dalam waktu dekat akan menggelar pemilihan datok penghulu (Pildatok/Pilkades) atau sampai Pemilu 2024 belum ada blangko, Disdukcapil siap mengeluarkan Biodata WNI pengganti KTP berbentuk kertas putih selembar.
“Data KTP-nya itulah dia. Cuma bukan dalam bentuk E-KTP. Ada fotonya dan data alamat persis seperi KTP dan diakui,” ucap Adi Darma.
Adi Darma menambahkan, biodata WNI ini dikeluarkan tidak manual tapi secara sistem dan diakui baik oleh perbankan, BPJS dan lembaga pemerintah lainnya karena barcode-nya bisa dibaca. Disdukcapil Aceh Tamiang sendiri pernah merilis biodata WNI tersebut pada akhir tahun 2022 akibat terkendala blangko.
“Jadi blangko E-KTP ini masalah klasik seluruh Indonesia sama. Sama menjeritnya kalau blangko. Tapi kami tetap memberikan pelayanan yang terbaik lah,” terangnya mengakhiri.
Editor : Hendro Saky
