POPULARITAS.COM – Dr Samsuardi menilai Alhudri gagal semasa pimpinan dinas pendidikan Aceh dalam kurun waktu terakhir. Karena itu, sudah saatnya Pj Gubernur Achmad Marzuki untuk melakukan koreksi dan evaluasi total terhadap kepemimpinannya agar terjadi perubahan yang lebih baik.
Lewat keterangan tertulisnya, Minggu (27/11/2022), Dr Samsuardi yang juga merupakan Ketua Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A) menambahkan, hasil penelitian yang dilakukan pihaknya, Alhudri gagal total jabat kepala dinas. Hal itu terlihat selama dia memimpin lembaga itu, tak ada kemajuan yang berarti.
Indikatornya, terang Dr Samsuardi, dapat kita lihat dari rencana strategis (renstra) Dinas Pendidikan Aceh 2017-2022. Selama Disdik di pimpin oleh Alhudri, nilai alokasi dana pendidikan di instansi itu sangat tinggi, yakni mencapai Rp3,7 triliun. Hal itu terlihat dari neraca dinas pendidikan (NPD) 2021. Ironisnya, besaran anggaran yang diplotkan bagi institusi itu sama tidak serta merta membuat mutu pendidikan jadi baik, bahkan justru bertambah buruk.
Sejumlah isu krusial yang terdapat dalam Renstras Pendidikan Aceh, seperti peningkatan mutu kelulusan siswa, perbaikan kesejahteraan guru, pengawas, kepala sekola, dan capaiannya 80 persen guru SMA/SMK tersertifikasi, hal itu sama sekali jalan ditempat, dan Alhudri tidak melakukan tindakan apapun untuk perbaikan, sambungnya.
Belum lagi jika kita menyoroti perihal kompetensi guru, ketiadaan database pendidikan terintegrasi, impelementasi pendidikan islami, serta revitalisasi pendidikan SMK, isu-isu sama sekali tidak ada progres dan kemajuannya sejak dinas itu dipimpin Alhudri. Nah, jadi tidak ada satupun indikator keberhasilan yang membuat dia layak dipertahankan sebagai Kadis di instansi itu, tambah Dr Samsuardi.
Dari kacamata LP2A, sambungnya, besaran dana pendidikan yang dikucurkan oleh pemerintah Aceh, sama sekali tidak menjawab isu krusial pendidikan yang dimandatkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Aceh.
Parahnya, dari kajian pihaknya berdasarkan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pendidikan Aceh tahun 2021, justru terlihat Alhudri lebih mempertontonkan kekuasannya dengan skala prioritas pembangunan fisik daripada menyelesaikan isu krusial pendidikan Aceh.
Contohnya, dari Rp3,71 triliun anggaran dinas pendidikan Aceh, alokasi proyek fisik lebih dominan, yakni Rp1,4 triliun, dan belanja modal, meliputi pembelian tanah, peralatan mesin, gedung dan pembangunan Rp508 miliar, sisanya Rp1,5 triliun untuk belanja pegawai. “Dari hal ini saja kita bisa lihat bahwa, Alhudri tidak serius dalam perbaikan isu krusial dinas pendidikan Aceh,” tandasnya.
Karena itu, pihaknya meminta kepada Pj Gubernur Aceh, Sekda Aceh, untuk segera melakukan evaluasi total terhadi kinerja Alhduri, dan bila perlu segera mungkin mengganti yang bersangkutan dengan pihak lain yang punya visi membangun pendidikan di daerah ini, demikian Dr Samsuardi.
