Jemput sabu di Aceh, Saiful AG dan Marzali dituntut 18 tahun penjara

POPULARITAS.COM – Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Saiful AG warga Lampung Tengah dan Marzali warga Riau dengan pidana selama 18 tahun penjara dalam perkara menjadi kurir narkotika jenis sabu seberat empat kilogram.

“Meminta kepada majelis hakim agar menjatuhkan pidana selama 18 tahun penjara terhadap Saiful AG dan Marzali dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan penjara,” ujar JPU Maria FR Tarigan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Rabu (18/10/2023), dikutip dari laman Antara.

Dalam dakwaan JPU mengatakan pada 10 Juli 2023 terdakwa Saiful AG ditawari oleh Hakim Citra (lidik) untuk menjemput sabu seberat empat kilogram di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dengan upah Rp40 juta.

Setelah disetujui Saiful, Hakim memberi uang muka Rp15 juta untuk ongkos jalan, sisanya akan diberikan ketika barang tersebut sampai di tujuan.

Sesampai di Pekan Baru, Saiful mengajak terdakwa Marzali untuk mengambil sabu di Aceh, berikutnya mereka berdua menyewa mobil. Singkatnya, sesampai di Aceh mereka menghubungi Hakim untuk mengambil barang haram tersebut.

Setelah mendapatkan sabu tersebut, kedua terdakwa melanjutkan perjalanan dan sempat berhenti di pintu rest area tol Binjai-Medan. Setelah itu mereka melanjutkan di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi.

Ketika itu, petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi adanya orang yang membawa sabu.

“Kemudian petugas polisi tersebut menggeledah mobil terdakwa dan ditemukan empat plastik berisikan sabu,” ucapnya.

Ia mengatakan, berdasarkan fakta persidangan bahwa dua terdakwa telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana Pasal 114 (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Inti pasal itu, kata Maria, adalah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi lima gram.

“Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika, hal yang meringankan tidak ada,” ucap Maria.

Setelah membacakan nota tuntutan dari JPU, majelis hakim yang diketuai Oloan Silalahi melanjutkan persidangan pekan depan dengan nota pembelaan (pledoi) yang dibacakan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa.